Pemkot Makassar-BPKP Sulsel Jalin Sinergi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Pemkot Makassar dan BPKP Sulsel bersinergi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan mengintegrasikan pengawasan dalam perencanaan daerah seperti RPJMD.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan resmi menjalin sinergi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Kolaborasi ini diresmikan dalam sebuah pertemuan silaturahmi di Makassar pada Kamis, 13 Maret 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan perwakilan dari BPKP Sulsel. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisir potensi penyimpangan.
Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan komitmen Pemkot Makassar dalam menerapkan manajemen risiko dan pengendalian korupsi. Ia menyadari pentingnya pengawasan yang kuat untuk menunjang perencanaan yang baik. "Bahwa perencanaan yang baik harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan BPKP Perwakilan Sulsel akan banyak membantu," ujarnya. Oleh karena itu, Pemkot Makassar secara aktif mencari dukungan dari BPKP untuk memastikan setiap program pemerintahan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Makassar menyampaikan harapannya untuk mendapatkan berbagai masukan dan arahan dari BPKP dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kami datang untuk menjalin hubungan baik dan meminta berbagai macam advice untuk menjalankan pemerintahan," tambah Munafri Arifuddin. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar.
Sinergi Pengawasan dalam RPJMD
Salah satu strategi kunci yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah integrasi aspek pengawasan ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih efektif dan sistematis. Dengan mengintegrasikan pengawasan sejak tahap perencanaan, diharapkan potensi penyimpangan dapat diantisipasi dan diminimalisir sejak dini.
Muh. As'af, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 BPKP Sulsel, mendukung penuh inisiatif ini. Ia menekankan pentingnya pengawalan manajemen risiko sebagai bagian integral dari perencanaan yang matang. "Kami akan mengawal pak wali ke depan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian korupsi. Kalau bisa itu melekat di RPJMD, jadi pengawalan itu sudah terangkum dalam dokumen perencanaan. Karena sukses besar berawal dari perencanaan. Itu menjadi komitmen kita bersama," jelas As'af.
BPKP Sulsel berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan kepada Pemkot Makassar. Dukungan ini diharapkan dapat membantu Pemkot Makassar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
Pemkot Makassar menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan ini bukan hanya sebatas pemenuhan prosedur administratif, melainkan bagian integral dari upaya membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan adanya dukungan dan pengawasan dari BPKP Sulsel, diharapkan seluruh program dan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Makassar.
Wali Kota Munafri Arifuddin optimistis bahwa sinergi dengan BPKP Sulsel akan membawa dampak positif bagi pembangunan di Kota Makassar. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistematis, diharapkan potensi penyimpangan dapat dicegah dan program-program pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama ini menandai komitmen bersama Pemkot Makassar dan BPKP Sulsel untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di seluruh Indonesia.
