Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang skema pengawasan terhadap financial influencer untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan aktif memastikan setiap rupiah negara digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan peningkatan signifikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan seluruh koperasi open loop harus memiliki izin resmi OJK mulai 10 Januari 2025 sesuai UU P2SK, guna melindungi masyarakat dari potensi risiko.

Ketua Komite IV DPD RI meminta BPI Danantara berkolaborasi dengan OJK dan BI demi transparansi dan pengelolaan aset BUMN senilai Rp14.710 triliun secara profesional.

Disdikbud Mukomuko meminta pendampingan Kejari untuk mengawasi penggunaan anggaran sekitar Rp255 miliar yang terdiri dari DAK dan DAU, guna memastikan semua kegiatan fisik dan nonfisik sesuai aturan.

BPKP Kalbar mengawasi ketat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 12 kabupaten/kota, memastikan keberhasilan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Polda Maluku dan BPKP Provinsi Maluku bersinergi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Maluku, mencegah penyimpangan anggaran.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kredit macet di industri pinjaman online (pinjol) mencapai Rp2,01 triliun pada Desember 2024, didominasi peminjam individu berusia 19-54 tahun; OJK perketat pengawasan dan terapkan sanksi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor prioritas pengawasan di 2025, termasuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Sarana Sulut Ventura di Manado karena gagal memenuhi ketentuan ekuitas minimum, meskipun telah diberi waktu untuk penyelesaian.