Pemerintah Kabupaten Natuna akan menggunakan dividen Bank Riau Kepri Syariah tahun 2024 untuk membayar utang daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan riset dan inovasi di BRIN, meskipun mengakui sejumlah capaian positif, dan meminta tindak lanjut segera.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada ATR/BPN terkait pengelolaan sertifikasi tanah dan temuan ketidaksesuaian dalam penerapan tarif PNBP.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melibatkan BPK untuk mengawasi aliran dana APBD, khususnya anggaran rumah sakit, demi transparansi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai transparan dan akuntabel, ditandai dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang tinggi.

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menekankan pentingnya penanganan judi online secara menyeluruh dan lintas sektor, serta kolaborasi dengan lembaga masyarakat untuk memberantasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil memblokir 1,3 juta konten judi online dan berkolaborasi dengan BPK untuk memperkuat keamanan digital nasional.

Gubernur Banten akan membina kepala sekolah SMA/SMK negeri setelah BPK menemukan penyimpangan pengelolaan dana BOS dalam LKPD TA 2024; dana yang bermasalah telah dikembalikan.

Anggota Komisi V DPR, Haryanto, meminta Kementerian Desa PDT memaksimalkan pengawasan anggaran untuk mencegah penyimpangan dan mempertahankan predikat WTP.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) baru menyerap 27,55 persen anggaran hingga April 2025, dengan target 99,1 persen di akhir tahun, serta tengah menyelesaikan rekomendasi BPK.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan empat kabupaten menyerahkan laporan keuangan mereka ke BPK Perwakilan Sulbar, berupaya meningkatkan akuntabilitas dan berharap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, di tengah transisi kepemimpinan nasional.

Pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menandakan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 kepada BPK, di tengah tantangan global dan Pemilu 2024.

Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, ditandai dengan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan Pergub yang melarang alih fungsi lahan untuk mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan di Jawa Barat, serta meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan yang merugikan negara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat guna mencegah kerugian negara yang signifikan akibat bencana dan hilangnya sumber daya alam.

Pemkab Donggala memberikan ultimatum 14 hari kepada para kontraktor dan penyedia jasa untuk menyelesaikan tunggakan temuan BPK, atau akan berurusan dengan jalur hukum.