Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, ditandai dengan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan Pergub yang melarang alih fungsi lahan untuk mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan di Jawa Barat, serta meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan yang merugikan negara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat guna mencegah kerugian negara yang signifikan akibat bencana dan hilangnya sumber daya alam.

Pemkab Donggala memberikan ultimatum 14 hari kepada para kontraktor dan penyedia jasa untuk menyelesaikan tunggakan temuan BPK, atau akan berurusan dengan jalur hukum.

Wakil Bupati Donggala menginstruksikan Satpol PP untuk menarik aset daerah yang masih dikuasai mantan pejabat, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Komisi XII DPR mendorong agar proses hukum kasus dugaan korupsi di Pertamina berjalan independen tanpa tekanan politik, seraya mendukung perbaikan tata kelola perusahaan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester I 2025 di Ditjen PKN V, termasuk audit pengelolaan keuangan haji dan dana bantuan partai politik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan BNPB tahun 2024 di lima provinsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efektivitas penanggulangan bencana.

PT Pupuk Indonesia (Persero) membantah tegas tudingan manipulasi laporan keuangan dan menegaskan transparansi serta kepatuhan pada standar akuntansi.

BPK Indonesia dan GCA Arab Saudi berkolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuangan negara, termasuk transisi sistem akuntansi dan pemanfaatan teknologi.

Kejaksaan Tinggi NTB bekerja sama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.

Kepala Kejari Manokwari mengingatkan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 2024 untuk mencegah temuan BPK seperti pada Pilkada 2020-2021 yang mencapai Rp6 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2024, meneliti kebijakan signifikan seperti perubahan APBN dan pengadaan utang.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta BPK mengaudit program dan kebijakan sektor perumahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta menindak pengembang nakal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan tata kelola keuangan negara melalui Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2024, dengan fokus khusus pada Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemeriksaan interim LKPD 2024 oleh BPK di Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

Kepala BPK Perwakilan Kalbar yang baru, Sri Haryati, berkomitmen mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan, melanjutkan capaian opini WTP dan memastikan manfaat APBN bagi kesejahteraan rakyat.