Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan empat kabupaten menyerahkan laporan keuangan mereka ke BPK Perwakilan Sulbar, berupaya meningkatkan akuntabilitas dan berharap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, di tengah transisi kepemimpinan nasional.

Pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menandakan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 kepada BPK, di tengah tantangan global dan Pemilu 2024.

Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, ditandai dengan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan Pergub yang melarang alih fungsi lahan untuk mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan di Jawa Barat, serta meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan yang merugikan negara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat guna mencegah kerugian negara yang signifikan akibat bencana dan hilangnya sumber daya alam.

Pemkab Donggala memberikan ultimatum 14 hari kepada para kontraktor dan penyedia jasa untuk menyelesaikan tunggakan temuan BPK, atau akan berurusan dengan jalur hukum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan aktif memastikan setiap rupiah negara digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan peningkatan signifikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK Isma Yatun meminta dukungan penuh dari RAA Bhutan dan NIK Polandia untuk memimpin INTOSAI mulai 2028, mengingat kolaborasi erat yang telah terjalin selama ini.

Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara tidak kebal hukum dan terbuka untuk investigasi KPK serta audit BPK terkait pengelolaan aset negara senilai lebih dari USD900 miliar.

Kepala BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, memastikan bahwa Danantara tidak kebal hukum dan akan diawasi ketat oleh KPK, BPK, dan lembaga lainnya, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan audit BPK terhadap pengembang perumahan untuk melindungi MBR dan mendapatkan rumah berkualitas.

BPK Indonesia dan GCA Arab Saudi berkolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuangan negara, termasuk transisi sistem akuntansi dan pemanfaatan teknologi.

Kejaksaan Tinggi NTB bekerja sama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.

Kepala Kejari Manokwari mengingatkan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 2024 untuk mencegah temuan BPK seperti pada Pilkada 2020-2021 yang mencapai Rp6 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2024, meneliti kebijakan signifikan seperti perubahan APBN dan pengadaan utang.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta BPK mengaudit program dan kebijakan sektor perumahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta menindak pengembang nakal.