Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melibatkan BPK untuk mengawasi aliran dana APBD, khususnya anggaran rumah sakit, demi transparansi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai transparan dan akuntabel, ditandai dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang tinggi.

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menekankan pentingnya penanganan judi online secara menyeluruh dan lintas sektor, serta kolaborasi dengan lembaga masyarakat untuk memberantasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil memblokir 1,3 juta konten judi online dan berkolaborasi dengan BPK untuk memperkuat keamanan digital nasional.

Gubernur Banten akan membina kepala sekolah SMA/SMK negeri setelah BPK menemukan penyimpangan pengelolaan dana BOS dalam LKPD TA 2024; dana yang bermasalah telah dikembalikan.

Anggota Komisi V DPR, Haryanto, meminta Kementerian Desa PDT memaksimalkan pengawasan anggaran untuk mencegah penyimpangan dan mempertahankan predikat WTP.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) baru menyerap 27,55 persen anggaran hingga April 2025, dengan target 99,1 persen di akhir tahun, serta tengah menyelesaikan rekomendasi BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sandra Willia Gusman, terkait penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Meskipun Pemprov Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya, DPRD Jatim akan mengawal rekomendasi BPK terkait beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan daerah secara objektif dan independen.

Pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menandakan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 kepada BPK, di tengah tantangan global dan Pemilu 2024.

Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, ditandai dengan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan Pergub yang melarang alih fungsi lahan untuk mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan di Jawa Barat, serta meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan yang merugikan negara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat guna mencegah kerugian negara yang signifikan akibat bencana dan hilangnya sumber daya alam.

Pemkab Donggala memberikan ultimatum 14 hari kepada para kontraktor dan penyedia jasa untuk menyelesaikan tunggakan temuan BPK, atau akan berurusan dengan jalur hukum.

Wakil Bupati Donggala menginstruksikan Satpol PP untuk menarik aset daerah yang masih dikuasai mantan pejabat, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Komisi XII DPR mendorong agar proses hukum kasus dugaan korupsi di Pertamina berjalan independen tanpa tekanan politik, seraya mendukung perbaikan tata kelola perusahaan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester I 2025 di Ditjen PKN V, termasuk audit pengelolaan keuangan haji dan dana bantuan partai politik.