BPK Temukan Masalah Signifikan dalam Pengelolaan Riset dan Inovasi BRIN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan riset dan inovasi di BRIN, meskipun mengakui sejumlah capaian positif, dan meminta tindak lanjut segera.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini merilis hasil evaluasi atas efektivitas pengelolaan riset dan inovasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) periode 2022 hingga semester I 2024. Temuan ini disampaikan langsung oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Meskipun BPK mengapresiasi sejumlah capaian BRIN, beberapa permasalahan signifikan teridentifikasi yang memerlukan perhatian serius.

Dalam laporannya, BPK mengungkapkan bahwa BRIN telah berhasil menyusun rancangan peraturan terkait Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), merumuskan kebijakan riset, menganalisis tren inovasi, dan menghasilkan 258 inovasi – melampaui target 200 di tahun 2023. Selain itu, BRIN juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan riset. Namun, manfaat dari riset dan inovasi tersebut belum optimal dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, UMKM, industri, serta kementerian dan lembaga terkait.

Ketidakoptimalan manfaat riset dan inovasi ini menjadi poin krusial yang disoroti BPK. Hal ini menunjukkan adanya celah antara hasil riset dan implementasinya di lapangan. BPK menekankan bahwa jika permasalahan dalam aspek kebijakan, sumber daya, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tidak segera diatasi, akan berdampak negatif pada efektivitas pengelolaan riset dan inovasi di BRIN secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini.

Permasalahan Signifikan dan Rekomendasi BPK

BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan dalam pengelolaan riset dan inovasi BRIN. Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya manfaat riset dan inovasi bagi masyarakat luas. Riset yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi UMKM, industri, dan kementerian/lembaga. Ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara hasil riset dengan kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, BPK juga kemungkinan menemukan kelemahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan riset dan inovasi. Detail temuan ini belum dijelaskan secara rinci dalam informasi yang tersedia, namun implikasinya sangat penting untuk efektivitas BRIN secara keseluruhan. Keberhasilan suatu program riset tidak hanya diukur dari jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi juga dari dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Akhsanul Khaq menegaskan pentingnya komitmen BRIN untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK secara tepat waktu, sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU tersebut mewajibkan pejabat untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. BPK berharap Kepala BRIN dan jajaran terkait segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHP.

Peran aktif Inspektorat BRIN juga sangat penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa semua rekomendasi ditindaklanjuti dengan tepat dan efisien. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi dalam riset dan inovasi di BRIN memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi Indonesia.

Capaian Positif BRIN dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Meskipun menemukan sejumlah permasalahan, BPK juga mengapresiasi capaian BRIN dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Berdasarkan pemantauan semester II tahun 2024, BRIN telah menyelesaikan 85,21 persen dari 3.272 rekomendasi senilai Rp487,73 miliar. Jumlah ini mencapai 2.788 rekomendasi senilai Rp419,45 miliar, melampaui rata-rata tingkat nasional sebesar 75 persen.

Capaian ini menunjukkan komitmen BRIN dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, prestasi ini tidak mengurangi urgensi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan riset dan inovasi. BRIN perlu meningkatkan upaya untuk memastikan bahwa riset yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Ke depannya, BRIN perlu fokus pada peningkatan efektivitas pengelolaan riset dan inovasi dengan memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi dalam riset dan inovasi memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia. Perbaikan sistem dan koordinasi yang lebih baik akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kesimpulannya, evaluasi BPK terhadap BRIN menyoroti pentingnya menyeimbangkan capaian kuantitatif dengan dampak kualitatif riset dan inovasi. Meskipun BRIN menunjukkan progres positif dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya, perhatian serius perlu diberikan pada permasalahan yang menghambat optimalisasi manfaat riset dan inovasi bagi masyarakat. Tindak lanjut yang cepat dan tepat dari rekomendasi BPK menjadi kunci keberhasilan BRIN dalam mewujudkan visi riset dan inovasi nasional.