BPK Periksa Laporan Keuangan BNPB di Lima Provinsi: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan BNPB tahun 2024 di lima provinsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efektivitas penanggulangan bencana.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024. Pemeriksaan yang dilakukan di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara ini berlangsung mulai 30 Januari hingga 21 Mei 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan BNPB, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Anggota BPK, I Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BNPB. Hal ini meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK berharap pemeriksaan ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BNPB, serta efektivitas kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.
Dalam entry meeting bersama BNPB, Nyoman menekankan penerapan pendekatan risk-based-audit dan solution-based thinking dalam proses pemeriksaan. Pendekatan ini diyakini mampu memberikan pandangan komprehensif dan terarah atas capaian kinerja pemerintah, sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat sasaran dan efektif untuk perbaikan pengelolaan keuangan BNPB.
Pemeriksaan Risiko dan Tindak Lanjut Rekomendasi
BPK telah mengidentifikasi beberapa risiko utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran BNPB. Risiko-risiko tersebut meliputi implementasi peraturan baru, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengadaan barang/jasa, serta penyaluran dan penggunaan bantuan sosial/dana siap pakai. Identifikasi risiko ini menjadi fokus utama dalam pemeriksaan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan sebelumnya menunjukkan progres yang signifikan. Dari total 1.198 rekomendasi, sebanyak 81,30 persen telah ditindaklanjuti oleh BNPB. Sisanya, 16,70 persen, masih dalam proses. Hal ini menunjukkan komitmen BNPB dalam memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Meskipun demikian, BPK tetap menekankan pentingnya komitmen pimpinan BNPB untuk terus memperbaiki kelemahan yang ada, termasuk kelemahan SPI, ketidakpatuhan, dan temuan berulang. Penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan BNPB.
"Kami sangat mengharapkan komitmen Pimpinan BNPB untuk selalu memperbaiki kelemahan yang terjadi, baik kelemahan SPI dan ketidakpatuhan serta temuan berulang dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan," kata Nyoman.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BNPB
Pemeriksaan laporan keuangan BNPB oleh BPK merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana. Dengan mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi yang tepat, diharapkan pengelolaan keuangan BNPB dapat semakin efektif dan efisien. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada penanggulangan bencana di Indonesia.
Proses risk-based-audit dan solution-based thinking yang diterapkan oleh BPK menunjukkan komitmen untuk memberikan hasil pemeriksaan yang komprehensif dan berorientasi pada solusi. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh BNPB untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.
Keberhasilan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan sebelumnya juga menunjukkan komitmen BNPB dalam memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi. Namun, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang optimal dan terbebas dari risiko.
Secara keseluruhan, pemeriksaan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BNPB, sehingga dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
