BPK Tetap Prioritaskan Pemeriksaan Keuangan Negara di Tengah Efisiensi Anggaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap memprioritaskan pemeriksaan keuangan negara, termasuk LKPP, LKKL, dan lainnya, meskipun mengalami efisiensi anggaran Rp1,38 triliun pada tahun anggaran 2025.
Jakarta, 14 Februari 2024 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan komitmennya dalam mengawasi keuangan negara tetap teguh, meskipun terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1,38 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, menegaskan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.
Pemeriksaan Keuangan Negara Tetap Prioritas
Bahtiar menjelaskan bahwa beberapa jenis pemeriksaan keuangan negara tetap menjadi prioritas dan tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut diamanatkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Ini termasuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Selain itu, BPK juga akan memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN), Laporan Keuangan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Komitmen BPK terhadap pengawasan keuangan negara terlihat jelas dari prioritas pemeriksaan ini, meskipun anggaran mengalami pengurangan.
Prioritas Pemeriksaan Kinerja dan Isu Strategis
Tidak hanya pemeriksaan laporan keuangan, BPK juga tetap memprioritaskan pemeriksaan kinerja, khususnya atas penyelenggaraan ibadah haji. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) juga akan tetap dilakukan, meliputi pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik (parpol), pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan uang, serta pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada).
Lebih lanjut, BPK memprioritaskan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan ketahanan pangan, dua isu krusial bagi pembangunan nasional. Pemeriksaan portofolio strategis juga akan difokuskan untuk mendukung tema utama, menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kecurangan, serta merespon isu strategis yang berkembang. Hal ini menunjukkan BPK adaptif terhadap isu-isu terkini dan penting bagi negara.
Pemanfaatan Big Data Analytics untuk Efektivitas Pemeriksaan
BPK juga terus mengembangkan kapasitasnya dengan memanfaatkan teknologi big data analytics untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuangan. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, teknologi ini sudah digunakan, misalnya untuk memeriksa belanja perjalanan dinas. Ke depannya, BPK berencana untuk memaksimalkan penggunaan big data analytics untuk analisis data yang lebih komprehensif dan efisien.
Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2025
Dalam RDP tersebut, BPK mengusulkan efisiensi belanja APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,38 triliun, dari pagu semula Rp6,15 triliun menjadi Rp4,77 triliun. Usulan ini telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Efisiensi terbesar terjadi pada belanja barang (49,40 persen atau Rp1,39 triliun), sementara belanja pegawai tetap.
Rincian efisiensi belanja barang meliputi pemeriksaan (Rp642 miliar), operasional (Rp318 miliar), dan non-pemeriksaan (Rp367,9 miliar). Efisiensi juga terjadi pada belanja modal (Rp56 miliar). Sumber dana yang berasal dari rupiah murni dihemat Rp1,37 triliun, sementara PNBP dihemat Rp11,29 miliar. Hibah luar negeri dari Bank Dunia tetap.
Kesimpulan
Meskipun menghadapi efisiensi anggaran, BPK menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pengawasan keuangan negara sesuai amanat undang-undang. Prioritas pemeriksaan tetap difokuskan pada hal-hal krusial, dan BPK terus berupaya meningkatkan efektivitas kerjanya melalui pemanfaatan teknologi. Efisiensi anggaran yang dilakukan BPK menunjukkan komitmen lembaga untuk pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan.
