BPK Apresiasi KPK: Pulihkan Aset Negara & Tantangan Tata Kelola Keuangan

BPK memberikan apresiasi pada kinerja KPK dalam pemulihan aset negara, namun juga menyoroti sejumlah risiko dalam pengelolaan keuangan KPK yang perlu diperbaiki.

Jakarta, 5 Februari 2024 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keberhasilannya dalam mencegah korupsi dan memulihkan aset negara. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam entry meeting pemeriksaan laporan keuangan (LK) KPK tahun anggaran 2024.

Kinerja KPK yang Diapresiasi BPK

Beberapa pencapaian KPK yang mendapat pujian dari BPK antara lain peningkatan efisiensi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, pengawasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor batubara, dan optimalisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Keberhasilan-keberhasilan ini menunjukkan komitmen KPK dalam menjaga keuangan negara.

Risiko Pengelolaan Keuangan KPK

Meskipun memberikan apresiasi, BPK juga menyoroti beberapa risiko dalam pengelolaan keuangan KPK. Berdasarkan analisis risiko komprehensif yang dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan interim, BPK menemukan beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut meliputi pelaksanaan belanja barang dan modal, pengelolaan persediaan barang rampasan, aset tak berwujud, dan pengelolaan kas.

Lebih rinci, fokus pemeriksaan BPK mencakup penerimaan negara bukan pajak (termasuk denda hasil tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan uang pengganti), belanja pegawai, belanja barang dan modal, pengelolaan kas, serta piutang uang pengganti dan aset lainnya, termasuk aset tak berwujud.

Pentingnya Perbaikan Berkelanjutan

Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara. Beliau menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK hanyalah setengah perjalanan. Perbaikan berkelanjutan menjadi tanggung jawab KPK untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel.

Peran Penting Inspektorat

Untuk mengawal proses perbaikan ini, BPK menyoroti peran penting Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat memiliki peran krusial dalam mengawasi proses dari awal hingga akhir. Kerja sama dan koordinasi antara BPK dan APIP dinilai penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

Sinergi BPK dan KPK

Sinergi antara BPK dan KPK diharapkan dapat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara akan semakin transparan dan akuntabel, meminimalisir potensi penyimpangan dan kerugian negara.

Kesimpulannya, apresiasi BPK terhadap KPK tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Kerja sama dan komitmen bersama untuk perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keuangan negara dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.