BPKP Perkuat Pengawasan Internal di Kementerian Pertahanan
BPKP berkomitmen meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pertahanan melalui audit keuangan, evaluasi sistem pengendalian, dan peningkatan kapabilitas APIP, demi tata kelola pemerintahan yang baik dan pertahanan negara yang kuat.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan komitmen penuhnya untuk meningkatkan pengawasan internal di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kerja sama ini difokuskan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di lingkungan Kemenhan.
Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, menjelaskan bahwa pendekatan pengawasan tidak hanya terbatas pada audit dan reviu keuangan. BPKP juga akan mengevaluasi sistem pengendalian internal, memantau program strategis nasional, serta meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kemenhan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan kerja sama antara BPKP dan Kemenhan di Jakarta.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kemenhan
Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenhan. Menurut Iwan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, khususnya dalam pengawasan internal dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
"Pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan pilar utama pertahanan negara yang kuat dan berkelanjutan," tegas Iwan. Ia optimistis sinergi antara Kemenhan dan BPKP akan menghasilkan tata kelola yang lebih kuat, berdampak positif pada kinerja dan akuntabilitas sektor pertahanan.
Peningkatan Kompetensi Auditor Kemenhan
BPKP juga berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi auditor di lingkungan Kemenhan. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di masa depan. Peningkatan kapasitas auditor ini akan memastikan pengawasan yang efektif dan efisien.
Iwan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara kedua institusi. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan kolaborasi BPKP dan Kemenhan akan semakin kokoh dan produktif dalam mengawal pengelolaan keuangan dan sumber daya di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Komitmen BPKP terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Komitmen BPKP dalam meningkatkan pengawasan di lingkungan Kemenhan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kinerja Kemenhan secara keseluruhan.
Melalui peningkatan kapasitas APIP dan penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, Kemenhan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik. Kerja sama ini menandakan komitmen bersama untuk membangun pertahanan negara yang kokoh dan bertanggung jawab.
Ke depannya, kerja sama ini akan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenhan. BPKP akan terus memberikan dukungan penuh kepada Kemenhan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pertahanan negara yang kuat dan handal.
