Polresta Mataram menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp1,58 miliar.

Kejari Lombok Tengah memanggil ahli hukum pidana untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) periode 2019-2023 di Lombok Tengah, NTB, setelah memeriksa 35 saksi dari berbagai instansi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati, didakwa merugikan negara Rp5,2 miliar dalam kasus korupsi proyek SIHT dan diduga menikmati Rp976 juta dari kerugian tersebut.

BPKP NTB mengaudit kerugian negara Rp39 miliar dalam kasus korupsi dana KUR di Bima; sembilan tersangka, termasuk mantan dan anggota legislatif, telah ditetapkan.

Gubernur Papua Barat Daya meminta kepala daerah perkuat peran inspektorat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, serta mencegah potensi penyimpangan.

Polresta Mataram menargetkan penetapan tersangka kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 senilai Rp12,3 miliar sebelum Lebaran, dengan kerugian negara mencapai Rp1,58 miliar.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah meminta bantuan ahli hukum pidana forensik dan BPKP untuk mengkaji dan memperkuat alat bukti dalam kasus dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) periode 2019-2023.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM berupaya menghambat eksekusi aset negara di Prancis terkait kasus sengketa kontrak pengadaan satelit komunikasi pertahanan dengan Navayo International AG.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan JPU menyerahkan hasil audit BPKP terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, demi memenuhi hak terdakwa.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah akan melakukan ekspose perkara dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) bersama BPKP pada bulan April mendatang, setelah libur Lebaran, untuk memperkuat alat bukti terkait denda keterlambatan pembayaran pajak periode 2019

Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, memberikan uang langka tahun 1953 kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kenang-kenangan bersejarah, mengingat tanda tangan Soemitro Djojohadikoesoemo di uang tersebut.

Kepala BPKP definitif, Yusuf Ateh, bersyukur atas pelantikan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, menandai sejarah baru bagi lembaga tersebut.

Polda Maluku dan BPKP Provinsi Maluku bersinergi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Maluku, mencegah penyimpangan anggaran.

BPKP berkomitmen meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pertahanan melalui audit keuangan, evaluasi sistem pengendalian, dan peningkatan kapabilitas APIP, demi tata kelola pemerintahan yang baik dan pertahanan negara yang kuat.

BPKP Papua Barat melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupatennya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran demi kepentingan masyarakat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor prioritas pengawasan di 2025, termasuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tengah mendalami potensi kerugian negara akibat denda keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) tahun 2019-2023, dengan memeriksa saksi dari BPKAD dan Dinas Perhubungan serta berkoordinasi dengan BPKP.

Kejari Maros tengah mengusut dugaan korupsi di Dinas Kominfo Kabupaten Maros dengan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah, mendapat dukungan penuh dari LBH SPK dan tengah menunggu hasil audit BPKP.

Tim BPKP Kalbar melakukan evaluasi efisiensi anggaran APBD 2025 di sejumlah lembaga pemerintahan Kalbar, fokus pada lima sektor utama dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Proses hukum kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Rp39 miliar di Bima Kota masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP NTB, sehingga penetapan tersangka belum dilakukan.