BPKP dan Kementerian Transmigrasi sepakat memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bertemu Mensesneg untuk membahas rencana pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak untuk pembangunan rumah, sesuai arahan Presiden.

Kejaksaan Tinggi NTB bersama BPKP telusuri kerugian negara dalam pembelian lahan sirkuit MXGP Samota senilai Rp53 miliar, diduga terjadi penggelembungan harga dan penyalahgunaan wewenang.

PT Patra Drilling Contractor (PDC) berhasil meningkatkan skor Good Corporate Governance (GCG) menjadi 82,78, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Kejari Mataram akan segera melakukan ekspose kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) dewan senilai Rp6 miliar yang melibatkan pemotongan bansos dan dugaan manipulasi dokumen.

Polresta Mataram menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp1,58 miliar.

Kejari Lombok Tengah memanggil ahli hukum pidana untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) periode 2019-2023 di Lombok Tengah, NTB, setelah memeriksa 35 saksi dari berbagai instansi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati, didakwa merugikan negara Rp5,2 miliar dalam kasus korupsi proyek SIHT dan diduga menikmati Rp976 juta dari kerugian tersebut.

BPKP NTB mengaudit kerugian negara Rp39 miliar dalam kasus korupsi dana KUR di Bima; sembilan tersangka, termasuk mantan dan anggota legislatif, telah ditetapkan.

Gubernur Papua Barat Daya meminta kepala daerah perkuat peran inspektorat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, serta mencegah potensi penyimpangan.

Kejari Lombok Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) masih dalam tahap penyidikan, dengan rentang waktu penyelidikan yang cukup panjang, yaitu periode 2019-2023.

Kejaksaan Agung melimpahkan kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 yang melibatkan Tom Lembong dan Charles Sitorus ke pengadilan tipikor, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp578 miliar.

BPKP Kalbar mengawasi ketat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 12 kabupaten/kota, memastikan keberhasilan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agustina Arumsari resmi menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, menjadikannya perempuan pertama yang memegang posisi tersebut dalam sejarah lembaga yang berdiri sejak 1983.

Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP definitif, menandai puncak karier panjangnya di sektor publik dan pemerintahan Indonesia.

Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, memberikan uang langka tahun 1953 kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kenang-kenangan bersejarah, mengingat tanda tangan Soemitro Djojohadikoesoemo di uang tersebut.

Kepala BPKP definitif, Yusuf Ateh, bersyukur atas pelantikan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, menandai sejarah baru bagi lembaga tersebut.

Polda Maluku dan BPKP Provinsi Maluku bersinergi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Maluku, mencegah penyimpangan anggaran.

BPKP berkomitmen meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pertahanan melalui audit keuangan, evaluasi sistem pengendalian, dan peningkatan kapabilitas APIP, demi tata kelola pemerintahan yang baik dan pertahanan negara yang kuat.

BPKP Papua Barat melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupatennya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran demi kepentingan masyarakat.