Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM berupaya menghambat eksekusi aset negara di Prancis terkait kasus sengketa kontrak pengadaan satelit komunikasi pertahanan dengan Navayo International AG.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan JPU menyerahkan hasil audit BPKP terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, demi memenuhi hak terdakwa.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah akan melakukan ekspose perkara dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) bersama BPKP pada bulan April mendatang, setelah libur Lebaran, untuk memperkuat alat bukti terkait denda keterlambatan pembayaran pajak periode 2019

BPKP hadir di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, untuk memberikan referensi kepada pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dan meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memerintahkan jaksa untuk menyerahkan salinan audit BPKP kepada Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 yang merugikan negara Rp578,1 miliar.

Sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong memasuki babak baru setelah hakim menolak eksepsi mantan Menteri Perdagangan tersebut.

Mendagri Tito Karnavian mengajak Menteri PPN/Bappenas untuk mengawasi BUMD karena lebih dari 600 BUMD di Indonesia mengalami kerugian dan membutuhkan subsidi.

Polresta Mataram mendukung penuh audit BPKP atas dugaan kerugian negara Rp4,4 miliar dalam kasus sewa alat berat PUPR NTB, dengan satu tersangka masih buron.

Kejari Lombok Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) masih dalam tahap penyidikan, dengan rentang waktu penyelidikan yang cukup panjang, yaitu periode 2019-2023.

Kejaksaan Agung melimpahkan kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 yang melibatkan Tom Lembong dan Charles Sitorus ke pengadilan tipikor, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp578 miliar.

Kejari Maros tengah mengusut dugaan korupsi di Dinas Kominfo Kabupaten Maros dengan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah, mendapat dukungan penuh dari LBH SPK dan tengah menunggu hasil audit BPKP.

Tim BPKP Kalbar melakukan evaluasi efisiensi anggaran APBD 2025 di sejumlah lembaga pemerintahan Kalbar, fokus pada lima sektor utama dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Proses hukum kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Rp39 miliar di Bima Kota masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP NTB, sehingga penetapan tersangka belum dilakukan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) berhasil meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi 3.55 di tahun 2024, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan internal.