PANRB Dukung Penuh Kementerian Transmigrasi Wujudkan Kawasan Ekonomi Terpadu
PANRB Dukung Penuh Kementerian Transmigrasi Wujudkan Kawasan Ekonomi Terpadu

Kementerian PANRB memberikan dukungan penuh terhadap Kementerian Transmigrasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi terintegrasi di kawasan transmigrasi guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan.

KemenP2MI dan KPPPA Jalin Kerja Sama Sosialisasi Keberangkatan PMI Prosedural
KemenP2MI dan KPPPA Jalin Kerja Sama Sosialisasi Keberangkatan PMI Prosedural

KemenP2MI, KPPPA, dan PWKI sepakat melakukan sosialisasi masif tentang keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara prosedural guna mencegah keberangkatan ilegal dan melindungi hak-hak PMI.

KP2MI dan BPS Integrasikan Data PMI: Wujudkan Satu Data Tunggal untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran
KP2MI dan BPS Integrasikan Data PMI: Wujudkan Satu Data Tunggal untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan satu data tunggal PMI guna meningkatkan kualitas kebijakan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pemkot Makassar-BPKP Sulsel Jalin Sinergi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Pemkot Makassar-BPKP Sulsel Jalin Sinergi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Pemkot Makassar dan BPKP Sulsel bersinergi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan mengintegrasikan pengawasan dalam perencanaan daerah seperti RPJMD.

Kementerian PANRB Perkuat Tata Kelola OGP untuk Pemerintahan yang Lebih Transparan
Kementerian PANRB Perkuat Tata Kelola OGP untuk Pemerintahan yang Lebih Transparan

Kementerian PANRB mendorong penguatan implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memastikan reformasi birokrasi berdampak bagi masyarakat.

Menteri Karding Siapkan Parameter Akreditasi Perusahaan Penempatan PMI: Wujudkan Pelindungan yang Lebih Optimal
Menteri Karding Siapkan Parameter Akreditasi Perusahaan Penempatan PMI: Wujudkan Pelindungan yang Lebih Optimal

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dibawah Menteri Karding menyiapkan parameter akreditasi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk melindungi PMI dari praktik ilegal dan penipuan.

Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mendagri Jalin Kerja Sama Awasi Perizinan Daerah, Permudah Investasi
Mendagri Jalin Kerja Sama Awasi Perizinan Daerah, Permudah Investasi

Mendagri Tito Karnavian bersama Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan BPPIK sepakat awasi perizinan daerah guna mencegah korupsi, permudah birokrasi, dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan Menteri P2MI dan Bappenas Bahas Pelindungan PMI
Pertemuan Menteri P2MI dan Bappenas Bahas Pelindungan PMI

Menteri P2MI dan Bappenas berkolaborasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk memetakan peluang kerja global dan peran PMI dalam diplomasi ekonomi.

PMI