Gubernur Papua Barat Daya Minta BPK Audit LKPJ Secara Objektif
Gubernur Papua Barat Daya Minta BPK Audit LKPJ Secara Objektif

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan daerah secara objektif dan independen.

Bupati Gorontalo Pastikan Efektivitas Pembangunan Daerah dengan Evaluasi APBD 2025
Bupati Gorontalo Pastikan Efektivitas Pembangunan Daerah dengan Evaluasi APBD 2025

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, melakukan evaluasi APBD 2025 untuk memastikan efektivitas program pembangunan daerah dan keselarasannya dengan 12 instruksi bupati, termasuk fokus pada restorasi pemerintahan, tata kelola, dan keuangan daerah.

Papua Barat Sesuaikan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2025 untuk Akomodasi Visi Misi Gubernur
Papua Barat Sesuaikan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2025 untuk Akomodasi Visi Misi Gubernur

Pemprov Papua Barat melakukan penyesuaian RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2025 untuk mengakomodasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menyerap aspirasi masyarakat.

DPRP Papua Barat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja BUMD Padoma
DPRP Papua Barat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja BUMD Padoma

DPRP Papua Barat mendesak Gubernur Papua Barat mengevaluasi kinerja PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) karena kontribusi pendapatan daerah yang dinilai minim, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BPK Periksa Laporan Keuangan BNPB di Lima Provinsi: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
BPK Periksa Laporan Keuangan BNPB di Lima Provinsi: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan BNPB tahun 2024 di lima provinsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efektivitas penanggulangan bencana.

BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan
BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan interim laporan keuangan Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sebelumnya.

BPKP Fokus Pengawasan 7 Sektor Utama di 2025: Pembangunan SDM hingga Energi Berkelanjutan
BPKP Fokus Pengawasan 7 Sektor Utama di 2025: Pembangunan SDM hingga Energi Berkelanjutan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor prioritas pengawasan di 2025, termasuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah.

Efisiensi Dana Transfer ke Daerah Papua Barat 2025 Capai 7,65 Persen
Efisiensi Dana Transfer ke Daerah Papua Barat 2025 Capai 7,65 Persen

Kementerian Keuangan mengumumkan efisiensi 7,65 persen pada dana transfer ke daerah (TKD) Papua Barat tahun 2025, senilai Rp11,77 triliun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

BPKP Kalbar Awasi Efisiensi Anggaran APBD 2025
BPKP Kalbar Awasi Efisiensi Anggaran APBD 2025

Tim BPKP Kalbar melakukan evaluasi efisiensi anggaran APBD 2025 di sejumlah lembaga pemerintahan Kalbar, fokus pada lima sektor utama dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

APBD Papua Pegunungan 2025: Rp2 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat
APBD Papua Pegunungan 2025: Rp2 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan APBD 2025 sebesar Rp2 triliun, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten dengan optimalisasi penyerapan anggaran dan koordinasi antar OPD.