DPRP Papua Barat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja BUMD Padoma
DPRP Papua Barat mendesak Gubernur Papua Barat mengevaluasi kinerja PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) karena kontribusi pendapatan daerah yang dinilai minim, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Doberai Mandiri (Padoma). Hal ini disampaikan menyusul kontribusi keuangan Padoma yang dinilai belum optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat. Anggota DPRP Papua Barat, Ferry Auparay, mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini di Manokwari, Jumat (8/3).
Menurut Auparay, BUMD seperti Padoma seharusnya menjadi pilar penting dalam menopang perekonomian daerah dan meningkatkan PAD. Namun, realitanya, kontribusi Padoma masih jauh dari harapan. "Sampai hari ini, Padoma baru setor deviden Rp100 juta. Dewan direksi dan komisarisnya harus dievaluasi," tegas Auparay. Kondisi ini menjadi sorotan tajam mengingat peran strategis BUMD dalam pembangunan daerah.
Desakan evaluasi kinerja Padoma ini bukan tanpa alasan. Selama ini, BUMD tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Papua Barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas manajemen dan strategi bisnis yang diterapkan oleh Padoma. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai perlu untuk dilakukan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan kontribusi Padoma terhadap perekonomian daerah.
Evaluasi Kinerja BUMD dan OPD
Selain mengevaluasi Padoma, DPRP Papua Barat juga mendorong Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sektor perekonomian. Beberapa OPD yang perlu dievaluasi meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian. Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi dan peningkatan PAD.
Auparay menyoroti rendahnya realisasi PAD meskipun beberapa kepala dinas sering mengajukan kenaikan pagu anggaran. "Setiap rapat dengar pendapat dengan DPRP, kepala dinas minta kenaikan pagu anggaran tapi tidak diikuti dengan realisasi PAD," ungkap Auparay. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dalam upaya peningkatan PAD.
DPRP Papua Barat menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, evaluasi kinerja OPD menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran serta inovasi dalam mencari sumber pendapatan menjadi kunci utama.
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu menerapkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD. Salah satu langkah yang disarankan adalah memberikan target pendapatan kepada kepala dinas terkait. Hal ini bertujuan untuk mendorong proaktifitas dan tanggung jawab dalam mencari sumber pendapatan baru. Dengan demikian, PAD di masa mendatang diharapkan dapat menjadi penopang utama APBD.
Implementasi kebijakan pemerintah pusat mengenai penghematan anggaran juga perlu diimbangi dengan upaya peningkatan PAD. Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan tersebut dengan cara yang tepat, sehingga penghematan tidak berdampak negatif terhadap pembangunan daerah. Optimalisasi sumber daya daerah dan inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam hal ini.
Secara keseluruhan, evaluasi kinerja BUMD dan OPD merupakan langkah penting dalam rangka meningkatkan PAD Papua Barat. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh dan implementasi strategi yang tepat, diharapkan PAD dapat meningkat signifikan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Gubernur Papua Barat perlu segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRP ini. Evaluasi yang transparan dan objektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kinerja BUMD dan OPD, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif.
