Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPRD Ambon Bentuk Panitia Kerja Optimalkan Pendapatan Asli Daerah
DPRD Ambon Bentuk Panitia Kerja Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

DPRD Kota Ambon membentuk Panitia Kerja untuk mengevaluasi pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan
Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sektor pasca penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi terendah secara nasional.

Solok Sumbar Evaluasi Potensi PAD: Pariwisata Halal Jadi Andalan
Solok Sumbar Evaluasi Potensi PAD: Pariwisata Halal Jadi Andalan

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, segera mengevaluasi potensi daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan fokus pengembangan wisata halal dan religi.

Aceh Barat Bidik PAD Rp190 Miliar Lebih di 2025: Strategi Pembangunan Berbasis Pendapatan Lokal
Aceh Barat Bidik PAD Rp190 Miliar Lebih di 2025: Strategi Pembangunan Berbasis Pendapatan Lokal

Pemkab Aceh Barat optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp190 miliar lebih di tahun 2025 melalui peningkatan pajak daerah, retribusi, dan investasi.

DPRD Gorontalo Utara Desak Pemda Optimalkan Pengelolaan Aset untuk Tingkatkan PAD
DPRD Gorontalo Utara Desak Pemda Optimalkan Pengelolaan Aset untuk Tingkatkan PAD

DPRD Gorontalo Utara mendesak Pemda setempat untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih jauh dari target.

DPRD Palu Soroti Realisasi PAD Triwulan Pertama 2025 yang Minim
DPRD Palu Soroti Realisasi PAD Triwulan Pertama 2025 yang Minim

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu di triwulan pertama 2025 sangat rendah, hanya 4,19 persen dari target, sehingga DPRD mendesak Pemkot untuk segera mengambil langkah konkret.

Legislator Mataram Usul BUMD Parkir: Atasi Kebocoran PAD dan Optimalkan Pendapatan
Legislator Mataram Usul BUMD Parkir: Atasi Kebocoran PAD dan Optimalkan Pendapatan

DPRD Kota Mataram mengusulkan pembentukan BUMD Parkir untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengatasi kebocoran retribusi parkir yang signifikan.

DPRP Papua Barat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja BUMD Padoma
DPRP Papua Barat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja BUMD Padoma

DPRP Papua Barat mendesak Gubernur Papua Barat mengevaluasi kinerja PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) karena kontribusi pendapatan daerah yang dinilai minim, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Target PAD Papua 2025 Turun Menjadi Rp515 Miliar, Pemprov Optimistis Capai Target
Target PAD Papua 2025 Turun Menjadi Rp515 Miliar, Pemprov Optimistis Capai Target

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua tahun 2025 turun menjadi Rp515 miliar akibat pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang dilimpahkan ke kabupaten/kota, namun Pemprov Papua optimistis dapat mencapai target tersebut.

Bupati Deli Serdang Fokus Peningkatan Pendapatan Daerah Lewat Bapenda
Bupati Deli Serdang Fokus Peningkatan Pendapatan Daerah Lewat Bapenda

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, memberikan perhatian khusus kepada Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah yang masih tergolong rendah dan menargetkan peningkatan signifikan pada tahun 2024.

Pemkab Lombok Timur Optimistis Raih PAD Rp313 Miliar dari Retribusi di 2025
Pemkab Lombok Timur Optimistis Raih PAD Rp313 Miliar dari Retribusi di 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sebesar Rp313 miliar pada tahun 2025, dengan fokus pada retribusi pasar dan parkir sebagai sumber utama pendapatan.

Target PAD Manggarai Barat Rp318 Miliar di 2025: Strategi dan Tantangan
Target PAD Manggarai Barat Rp318 Miliar di 2025: Strategi dan Tantangan

Pemkab Manggarai Barat, NTT, optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp318 miliar di 2025 melalui digitalisasi, optimalisasi pajak, dan pengembangan industri unggulan, kendati APBD masih bergantung pada DAU.