Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan
Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta seluruh OPD untuk gencar menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai target Rp515 miliar di tahun 2025 dan mempercepat pembangunan di Papua.

Jayawijaya Andalkan Sektor Perdagangan dan Pariwisata untuk Tingkatkan PAD
Jayawijaya Andalkan Sektor Perdagangan dan Pariwisata untuk Tingkatkan PAD

Pemkab Jayawijaya, Papua Pegunungan, menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor perdagangan dan pariwisata pada tahun 2025.

Target PAD Papua Rp515 Miliar di 2025: Kerja Sama dan Inovasi Jadi Kunci
Target PAD Papua Rp515 Miliar di 2025: Kerja Sama dan Inovasi Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Papua optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp515 miliar pada 2025 melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan inovasi daerah.

Target PAD Supiori Tembus Rp18 Miliar di 2025, Strategi Hadapi Efisiensi Anggaran
Target PAD Supiori Tembus Rp18 Miliar di 2025, Strategi Hadapi Efisiensi Anggaran

Pemkab Supiori, Papua, optimistis PAD akan mencapai Rp18 miliar pada 2025, meskipun menghadapi efisiensi anggaran signifikan akibat Inpres No. 1/2025 dan PMK No. 29/2025.

OPD Papua Diminta Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
OPD Papua Diminta Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Provinsi Papua mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk berinovasi dan menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru demi menunjang keuangan daerah yang mengalami refocusing anggaran.

Bapenda Papua Dorong 40 OPD Ciptakan Sumber Pendapatan Baru
Bapenda Papua Dorong 40 OPD Ciptakan Sumber Pendapatan Baru

Bapenda Papua mendorong 40 OPD untuk berinovasi dan menciptakan sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian finansial Papua di tengah efisiensi anggaran.

Pemkab Lombok Timur Optimistis Raih PAD Rp313 Miliar dari Retribusi di 2025
Pemkab Lombok Timur Optimistis Raih PAD Rp313 Miliar dari Retribusi di 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sebesar Rp313 miliar pada tahun 2025, dengan fokus pada retribusi pasar dan parkir sebagai sumber utama pendapatan.

Manokwari Bidik Peningkatan PAD dari Retribusi Sampah Tahun 2025
Manokwari Bidik Peningkatan PAD dari Retribusi Sampah Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Manokwari berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah pada tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen

Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025
Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan DPRK mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025.

APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik
APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik

Penjabat Gubernur Papua Barat mengumumkan pengurangan APBD 2025 sebesar Rp200,32 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, dengan fokus penghematan pada belanja non-esensial dan peningkatan pelayanan publik.

Target PAD Bali 2025 Turun Akibat Opsi Pajak Kendaraan
Target PAD Bali 2025 Turun Akibat Opsi Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Bali menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 menjadi Rp3,5 triliun karena adanya opsi pajak kendaraan bermotor yang mengurangi penerimaan pajak kendaraan.