Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan DPRK mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025.

Biak, 16 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025. Dorongan ini muncul sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah.

Asisten 2 Sekretaris Daerah bidang ekonomi dan pembangunan, Otto P Wanggai, menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dari setiap OPD dalam upaya meningkatkan PAD. "Semua organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Biak Numfor, sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah, harus lebih kreatif dan inovatif," ujarnya dalam wawancara pada Minggu lalu. Beliau juga menambahkan bahwa regulasi pendukung berupa peraturan bupati telah diterbitkan, sehingga tidak ada alasan bagi OPD untuk tidak meningkatkan PAD.

Sinergi dan Kolaborasi Kunci Peningkatan PAD

Wanggai juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bersinergi dengan dinas terkait, lurah, dan kepala distrik. Kolaborasi yang kuat dinilai penting untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Peluang untuk meningkatkan PAD di sektor pajak dan retribusi daerah masih terbuka lebar. "Sekarang tinggal dituntut optimalisasi kinerja dari masing-masing OPD," harap Wanggai.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRK Daniel Rumanasen juga mendorong peningkatan kinerja dan inovasi dari seluruh OPD. Beliau menekankan pentingnya optimalisasi pajak dan retribusi daerah untuk mencapai target PAD 2025. Peraturan Daerah (Perda) tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, beserta peraturan bupati turunannya, telah diberlakukan. "Ya sekarang bagaimana kinerja setiap pimpinan OPD berkomitmen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah," tegas Rumanasen.

Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Baik Pemkab Biak Numfor maupun DPRK menyadari potensi yang besar untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, dorongan untuk meningkatkan pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Beberapa sektor yang berpotensi untuk dioptimalkan antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, dan retribusi lainnya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada OPD dalam upaya meningkatkan PAD. Hal ini meliputi penyediaan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, OPD dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan PAD.

Target PAD Rp44 Miliar: Tantangan dan Harapan

Target PAD sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025 merupakan tantangan yang cukup besar, namun juga menjadi harapan bagi Pemkab Biak Numfor. Peningkatan PAD akan berdampak positif terhadap berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan optimalisasi potensi daerah dan kerja keras seluruh OPD, target tersebut diharapkan dapat tercapai.

Keberhasilan dalam meningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah daerah, tetapi juga peran serta masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi akan sangat membantu dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi perlu ditingkatkan.

Kesimpulan

Peningkatan PAD di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025 menjadi prioritas utama. Kerja sama yang erat antara Pemkab Biak Numfor, DPRK, dan seluruh OPD sangat diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta dukungan dari masyarakat, target PAD sebesar Rp44 miliar diharapkan dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.