Gubernur Sulawesi Tengah meminta OPD lebih kreatif dan responsif dalam menangani bencana alam, khususnya dengan memanfaatkan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan segera.

Pemerintah Kota Pontianak kembali meluncurkan gerakan tanam cabai untuk menekan inflasi, menjamin ketersediaan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani, melibatkan ASN dan UPT.

Pemerintah Kota Kediri memberikan edukasi kepada OPD terkait pengisian Self Assessment Question (SAQ) dalam rangka persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, umumkan penyesuaian struktur birokrasi dan mutasi ASN untuk tingkatkan pelayanan publik dan percepat kemajuan Kabupaten Manokwari.

DPRD Kota Serang memanggil OPD terkait untuk membahas lima pasar terbengkalai di Kota Serang, Banten, yang dinilai mubazir dan tidak sesuai perencanaan anggaran daerah.

Pemkot Madiun hadirkan layanan publik langsung di lapangan, memudahkan warga mengurus administrasi dan mendapatkan informasi penting dari berbagai OPD.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjuk sembilan pejabat pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong, guna memastikan jalannya roda pemerintahan tetap optimal.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh OPD untuk 'belanja masalah' guna mengakselerasi program pembangunan dan mewujudkan Jawa Tengah yang maju serta berdaya saing.

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menekankan pentingnya sinkronisasi antar-OPD untuk mewujudkan program Pemkot Magelang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mendapat instruksi langsung dari Presiden untuk menjaga harga jagung tetap di Rp5.500 per kilogram dan gabah Rp6.500 per kilogram demi kesejahteraan petani.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyerahkan DPA 2025 senilai Rp1,5 triliun kepada 49 OPD, menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta seluruh OPD untuk menyusun konsep pengelolaan lahan pangan lokal guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah, dimulai dari lingkungan pemerintahan hingga ke distrik dan kabup

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 senilai Rp19 miliar sebelum audit BPK pada Februari 2025.

Kepala Inspektorat Daerah Kota Makassar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat koordinasi guna optimalisasi pengawasan internal dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Bupati Gunungkidul meminta seluruh OPD dan kapanewon untuk siapkan data laporan keuangan guna mendukung proses audit BPK yang sedang berlangsung, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjuk tiga OPD, yaitu Dinas Pendidikan, Pertanian, dan Perdagangan, untuk mendukung penuh kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025, yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan pertumbuhan ekonomi lok

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menginstruksikan seluruh OPD untuk memanfaatkan lahan perkarangan kantor guna menanam pangan dan mendukung swasembada pangan di Papua, dimulai dari lingkungan Pemprov Papua.

Pemkab Bantul menggelar Rakor pengendalian daerah untuk meningkatkan sinergi antar OPD dalam pembangunan, evaluasi kinerja, dan memastikan pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat menginstruksikan seluruh OPD untuk memastikan akurasi data pembangunan guna perencanaan yang lebih tepat sasaran dan optimalisasi anggaran dari pusat, mengingat tingginya ketergantungan APBD pada dana transfer.

Bupati Magelang terpilih, Grengseng Pamuji, menekankan pentingnya data akurat dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang periode 2025-2029, dan akan melakukan evaluasi data di seluruh OPD.