Gubernur Sultra Pastikan Tak Akan Rombak OPD, Fokus pada Evaluasi Kinerja
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan tidak akan merombak OPD dan akan fokus pada evaluasi kinerja serta penegakan integritas para kepala OPD.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen (Pur) TNI Andi Sumangerukka, secara tegas menyatakan tidak akan melakukan perombakan terhadap jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahannya. Pernyataan ini disampaikan di Kendari pada Sabtu, 1 Januari 2024, menunjukkan komitmennya untuk membangun Sultra dengan mengedepankan persatuan dan kerja sama.
Keputusan ini diambil setelah Pilkada 2024 selesai. Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh kepala OPD untuk melupakan perbedaan pandangan politik masa lalu dan fokus pada pembangunan Sultra ke depan. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama dalam pemerintahannya, tanpa memandang latar belakang politik masing-masing kepala OPD.
"Tidak usah takut, saya tidak seperti itu, saya melihat ke depan," tegas Gubernur Sultra periode 2025—2030 yang lahir pada 11 Maret 1963 ini. Pernyataan tersebut memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi para kepala OPD di bawah kepemimpinannya.
Evaluasi Kinerja Tetap Dilakukan
Meskipun tidak akan merombak formasi OPD, Gubernur Andi Sumangerukka memastikan bahwa evaluasi kinerja tetap menjadi bagian penting dari sistem pemerintahannya. Setiap kepala OPD akan dinilai berdasarkan capaian kerja dan target yang belum terpenuhi. Sistem evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan.
"Pasti ada evaluasi, jadi kalau kita mau mengukur kinerja itu pasti ada evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum," ujar Gubernur Andi Sumangerukka. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Evaluasi ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebagai alat ukur untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target pembangunan Sultra. Sistem evaluasi yang transparan dan objektif diharapkan dapat memotivasi para kepala OPD untuk bekerja lebih optimal.
Penegasan Integritas dan Pakta Integritas
Sebagai bentuk komitmen untuk mencegah korupsi dan nepotisme, Gubernur Andi Sumangerukka telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama dengan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra. Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Penandatanganan ini dilakukan agar para kepala OPD ini tidak terlibat dalam kasus korupsi dan nepotisme. Ini juga supaya mereka bisa mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas," ucapnya. Pakta integritas ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan komitmen moral bagi para kepala OPD dalam menjalankan tugasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa pakta integritas bukan hanya sekadar janji antara atasan dan bawahan, melainkan janji individu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan keseriusan Gubernur dalam upaya penegakan integritas dan anti korupsi di lingkungan pemerintahan Sultra.
Dengan demikian, penekanan pada evaluasi kinerja dan penandatanganan pakta integritas diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
