Gubernur Sultra Teken Pakta Integritas, Tekankan Anti Korupsi dan Nepotisme
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, teken pakta integritas dengan seluruh kepala OPD untuk mencegah korupsi dan nepotisme, sekaligus komitmen menjalankan tugas dengan jujur.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan korupsi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan. Setibanya di Kendari setelah mengikuti kegiatan retret di Magelang, ASR langsung menandatangani pakta integritas bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Penandatanganan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Januari 2024, disambut antusias oleh masyarakat dan para kepala OPD.
Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen serius dari ASR untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di Sultra. Kehadiran ASR disambut meriah dengan tarian adat empat etnis di rumah jabatan gubernur, menunjukkan dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
ASR menegaskan bahwa pakta integritas ini merupakan janji suci, bukan hanya perjanjian antara atasan dan bawahan, melainkan janji individu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, komitmen ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuensi. Hal ini juga sejalan dengan komitmen ASR untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Komitmen Anti Korupsi dan Nepotisme
Dalam sambutannya, Gubernur ASR menekankan pentingnya integritas dan kejujuran bagi seluruh kepala OPD. Ia berharap penandatanganan pakta integritas ini dapat mencegah keterlibatan para kepala OPD dalam kasus korupsi dan nepotisme. "Penandatanganan ini dilakukan agar para kepala OPD ini tidak terlibat dalam kasus korupsi dan nepotisme. Ini juga supaya mereka bisa mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas," tegas ASR.
Lebih lanjut, ASR menjelaskan bahwa penandatanganan pakta integritas ini akan diikuti dengan evaluasi kinerja yang ketat terhadap para kepala OPD. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana para kepala OPD mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani. "Pasti ada evaluasi, jadi kalau kita mau mengukur kinerja itu pasti ada evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum," ujar ASR.
Penekanan pada evaluasi kinerja ini menunjukkan keseriusan ASR dalam mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kepala OPD menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Penyambutan hangat dari masyarakat dan para kepala OPD saat kedatangan ASR di Kendari menunjukkan dukungan penuh terhadap komitmennya dalam memberantas korupsi dan nepotisme. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tercipta saat ASR bersalaman dengan para kepala OPD sebelum memasuki rumah jabatan gubernur.
Evaluasi Kinerja dan Transparansi
Sistem evaluasi kinerja yang akan diterapkan oleh Gubernur ASR diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kepala OPD menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program kerja. Dengan adanya evaluasi yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja.
Langkah Gubernur ASR ini mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Pakta integritas ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Sulawesi Tenggara. Diharapkan, komitmen ini dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh kepala OPD sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sultra.
Kehadiran tarian empat etnis saat penyambutan ASR di rumah jabatan gubernur juga menjadi simbol kearifan lokal yang mendukung komitmen pemerintahan dalam membangun Sultra yang lebih baik. Hal ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan ditekankannya evaluasi kinerja dan transparansi, diharapkan pemerintahan di Sulawesi Tenggara akan semakin baik dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Komitmen anti korupsi dan nepotisme yang diwujudkan melalui pakta integritas ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun Sultra yang lebih maju dan sejahtera.
