Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami dugaan janji pemberian hadiah dalam kasus suap izin pembangunan PLTU Cirebon, Jawa Barat, dengan memeriksa mantan Direktur Corporate Affair PT CEPR, Teguh Haryono.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) berkomitmen memberantas percaloan rekrutmen tenaga kerja melalui platform SIAPkerja dan digitalisasi, demi melindungi pencari kerja dan meningkatkan daya saing industri.

Pemkab Polewali Mandar menggelar sosialisasi anti-pungli dan gratifikasi kepada kepala sekolah SD dan SMP untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi di lingkungan pendidikan.

Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, mengaku menyuap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebesar Rp5 miliar untuk penguatan vonis bebas kliennya.

Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan partai politik terkait RUU Perampasan Aset yang tengah alot dibahas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengelolaan keuangan perusahaan tambang yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dengan penyitaan aset mencapai miliaran rupiah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melihat momentum Waisak sebagai penguat harmoni masyarakat antikorupsi, menekankan nilai-nilai agama sebagai dasar untuk melawan korupsi.

Tim Penilai Itjen merekomendasikan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 setelah melalui evaluasi dan tinjauan lapangan.

Ketua KPK berharap film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" dapat menjadi autokritik masyarakat dan mendorong pencegahan korupsi di Indonesia.

Dua penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Hasto Kristiyanto untuk membuktikan dakwaan terkait pasal 21 UU Tipikor, yang mengatur tentang merintangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku.

Kejaksaan Agung mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah PKK Dompu senilai Rp2 miliar yang ditangani Kejari Dompu, dengan laporan pertanggungjawaban dinilai fiktif dan tidak transparan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pegawai swasta, Mendra SB, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang telah menjerat enam tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Korea Selatan untuk mengungkap kasus dugaan suap proyek PLTU Cirebon yang melibatkan tersangka Herry Jung.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai belum ada urgensi penerbitan Perppu perampasan aset, sementara DPR membuka peluang pembahasan RUU terkait pada tahun ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji UU BUMN yang menyatakan direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, menganalisis implikasinya terhadap pemberantasan korupsi.

Badan Legislasi DPR RI membuka peluang pembahasan RUU Perampasan Aset tahun ini, meskipun belum ada penugasan resmi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kejaksaan Agung mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna mempercepat pemulihan keuangan negara dan memberantas korupsi.

Mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah, Alwin Albar, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp750 juta karena terbukti korupsi dalam pengelolaan timah, menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji UU BUMN baru yang menyatakan direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada upaya pemberantasan korupsi.