Keanggotaan Indonesia di OECD dalam tiga tahun mendatang diproyeksikan akan meningkatkan status negara menjadi negara maju, sekaligus mendorong kerja sama ekonomi dan investasi internasional.

Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan larangan tegas kepada ASN untuk tidak meminta THR kepada perusahaan atau warga, guna mencegah korupsi dan konflik kepentingan menjelang Idul Fitri 2025.

Gubernur Bengkulu terbitkan edaran untuk mencegah korupsi dan gratifikasi selama periode lebaran, mengimbau ASN untuk menghindari praktik-praktik yang melanggar hukum.

Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi Zaini Makarim, mantan Cawabup Purbalingga, terkait kasus korupsi pembangunan Jembatan Merah senilai Rp13,2 miliar; sidang akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta perusahaan dan lembaga penyalur tenaga kerja untuk menerapkan proses rekrutmen yang terbuka, transparan, dan bebas pungli, serta mendorong digitalisasi untuk mencegah praktik percaloan.

Mantan Sekretaris Utama Basarnas, Max Ruland Boseke, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti korupsi pengadaan kendaraan pada 2014 yang merugikan negara Rp20,44 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengunjungi KPK untuk membangun komunikasi dan memastikan transparansi pemerintahan, serta meminta dukungan penegakan hukum.

Asmara Hady, mantan pejabat PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar, dituntut 8,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus korupsi proyek jasa pengawasan yang merugikan negara lebih dari Rp806 juta.

Ahsani Taqwin, bendahara desa di Sabang, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena korupsi dana desa Rp4,8 miliar, sementara terdakwa lain dibebaskan.

Kejari Bengkulu akan menerapkan hukuman subsider tiga tahun penjara terhadap Yudarlanadi, terpidana korupsi dana BOS, karena tak mampu mengembalikan kerugian negara Rp766 juta.

Bupati OKU, Teddy Meilwansyah, memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun KPK melakukan OTT terhadap kepala dinas dan anggota DPRD setempat terkait dugaan korupsi fee proyek.

Menteri Sosial dan Menteri Perumahan Rakyat mengunjungi KPK untuk membahas ketepatan data bansos dan perumahan rakyat, demi memastikan program pemerintah tepat sasaran dan mencegah korupsi.

Komisi Kejaksaan (Komjak) telah mengklarifikasi laporan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah ke KPK dan menyatakan tidak ditemukan penyalahgunaan wewenang.

Ketua Komisi Kejaksaan RI menyatakan bahwa memiskinkan koruptor lebih efektif daripada hukuman mati dalam memberantas korupsi di Indonesia.

KPK mengamankan Rp2,6 miliar dalam OTT di OKU Sumsel, melibatkan Kepala Dinas PUPR dan tiga anggota DPRD yang diduga terkait suap proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan; Kapolres setempat membenarkan telah memfasilitasi pemeriksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 689 laporan gratifikasi senilai total Rp3,17 miliar selama Januari-Februari 2025, dengan berbagai jenis objek gratifikasi yang dilaporkan.

Kabupaten Sleman berhasil meraih capaian tertinggi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK se-DIY dengan skor 97,38, menempati peringkat 14 nasional dan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik.

Pemkot Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar bersatu padu memberantas mafia tanah dan praktik penyuapan demi mewujudkan sistem hukum yang adil dan transparan di Kota Makassar.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil untuk memberikan efek jera dan mendukung pembangunan nasional.