Gubernur Sulteng Wajibkan Keterbukaan Informasi Publik: OPD Diminta Aktif Berkomunikasi dengan Media
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk transparan dan terbuka dalam memberikan informasi publik kepada media, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengambil langkah tegas untuk meningkatkan transparansi pemerintahan di daerahnya. Dalam sebuah pertemuan dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan media di Palu, Sabtu lalu, beliau mewajibkan seluruh OPD untuk membuka akses informasi publik kepada media massa. Pertemuan yang bertajuk 'Ngobrol Produktif Bersama Pers' ini menjadi momentum penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Keputusan ini didasari oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai moral dan agama. Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai hak publik. Beliau menyatakan, "Saya harap kepala OPD menghadapi wartawan, kalau ada konfirmasi, jawab saja, apa pun adanya." Hal ini menunjukkan komitmen beliau untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja jurnalistik dan akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid juga memberikan instruksi agar para kepala OPD proaktif memberikan informasi yang dibutuhkan media, terutama yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Beliau berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan di Sulawesi Tengah.
Wartawan Sebagai Mitra Pemerintah
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah dan media. Beliau bahkan menyebut kritik dari media sebagai ‘vitamin’ yang penting bagi kesehatan pemerintahan. "Kalau media masih ribut, itu bagus. Artinya masih ada perhatian. Tapi kalau sudah sunyi, itu bahaya. Bisa jadi rakyat sudah tidak peduli lagi," ungkap Gubernur Anwar Hafid. Pernyataan ini menunjukkan bahwa beliau memandang media sebagai mitra penting dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan.
Gubernur mendorong OPD untuk aktif menjalin komunikasi dengan wartawan, guna memperkenalkan program-program pemerintah kepada masyarakat secara luas dan efektif. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat proses pembangunan daerah.
Lebih dari sekedar memberikan informasi, Gubernur juga menekankan pentingnya peran media dalam melakukan fungsi kontrol sosial. Beliau memberi ruang bagi media untuk melakukan investigasi terhadap program-program pemerintah yang mengalami kendala atau tersendat. "Biar publik tahu. Jangan ditutupi," tegas Gubernur Anwar Hafid.
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Wajibnya keterbukaan informasi publik oleh OPD di Sulawesi Tengah merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digalakkan pemerintah pusat. Dengan akses informasi yang lebih mudah, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
Keterbukaan informasi juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya. Dengan adanya pengawasan dari media dan masyarakat, OPD diharapkan akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
Langkah Gubernur Anwar Hafid ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Semoga kebijakan ini dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh OPD dan dibarengi dengan komitmen media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab.
Dengan adanya keterbukaan informasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Kesimpulan
Mewajibkan OPD untuk terbuka terhadap media merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Sulawesi Tengah. Hal ini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya akses informasi yang lebih mudah, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
