Komisi I DPRD Lombok Tengah mengawasi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepala desa di empat desa pada Mei-Juni 2025, memastikan prosesnya transparan dan kondusif.

Pemerintah Provinsi Banten dan KPK berkolaborasi mencegah korupsi melalui delapan fokus area, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan peran krusial Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga integritas dan efisiensi birokrasi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan proyek konstruksi di tahun 2025.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 2025 untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan menggelar lelang jabatan Sekda secara terbuka pada awal Mei 2025 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian posisi tersebut.

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya akses informasi publik sebagai hak asasi manusia dan mengapresiasi komitmen Pemprov DKI dalam keterbukaan informasi.

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya oleh Pemprov Jatim menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas keuangan daerah.

Bupati Bogor dan Kejari Bogor menandatangani MoU untuk mencegah pelanggaran hukum dan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, demi meraih predikat WTP dari BPK.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat aktif menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Lapor! untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan visi misi daerah.

Sebanyak 45 pejabat di Kudus mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kementerian PANRB mendorong penguatan implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memastikan reformasi birokrasi berdampak bagi masyarakat.

Komisi Informasi Provinsi Gorontalo (KIP) dan Universitas Gorontalo (UG) berkolaborasi mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama untuk mendorong transparansi pemerintahan.

Komisi Informasi (KI) Sulawesi Barat menerima 110 permohonan sengketa informasi publik, 27 diantaranya memenuhi syarat dan akan segera disidangkan.

Pemerintah Kabupaten Batang percepat pengisian jabatan OPD yang kosong untuk optimalkan kinerja dan layanan publik, serta tegaskan komitmen pemerintahan bersih tanpa jual beli jabatan.

BPKAD Mimika tarik tujuh mobil dinas dari mantan pejabat untuk penataan aset daerah, masih ada tujuh unit lagi yang menjadi target penarikan dalam upaya peningkatan nilai MCP KPK.

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Kelurahan Gelora untuk meningkatkan tata kelola data dan informasi agar mencapai status 'Informatif' dalam penilaian keterbukaan informasi publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 310 ribu pejabat telah melaporkan LHKPN 2024, namun masih ada 108 ribu pejabat yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebelum batas waktu 31 Maret 2025.

Gubernur Sulbar melantik lima anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulbar periode 2025-2029 untuk meningkatkan transparansi pemerintahan dan pengelolaan informasi publik.

Peluncuran indikator IPKD Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK diharapkan Pemkot Jayapura dapat perkuat pencegahan korupsi dan tingkatkan nilai MCP di tahun 2025.

Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menekankan pentingnya disiplin dan transparansi bagi ASN dalam melayani masyarakat, serta menargetkan tiga fokus utama pembangunan daerah: pertambangan, peternakan, dan optimalisasi BPJS Kesehatan.