Sebanyak 172 ASN di Pemkab Rejang Lebong wajib menyerahkan LHKPN paling lambat 31 Maret 2025; sanksi tegas menanti bagi yang telat.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengandangkan 190 mobil dinas selama libur Lebaran 2025 untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan kendaraan dinas lebih terkontrol.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, mengajak Ombudsman Sumut untuk melaporkan langsung setiap indikasi pelayanan publik yang kurang maksimal di Medan.

Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen melakukan reshuffle jabatan secara transparan, berdasarkan latar belakang pendidikan, integritas, dan kompetensi, guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memperkuat kolaborasi dengan institusi strategis seperti Korem, Pengadilan Tinggi, Kejati, dan BIN, guna mendukung pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengunjungi KPK untuk membangun komunikasi dan memastikan transparansi pemerintahan, serta meminta dukungan penegakan hukum.

Pemkab Donggala membangun mal pelayanan publik dan meluncurkan aplikasi Lapor Bupati untuk memudahkan akses pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemprov Maluku berkomitmen tingkatkan upaya pencegahan korupsi dengan memperbaiki skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang saat ini masih rendah, melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kinerja.

Kementerian PANRB mendorong penguatan implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memastikan reformasi birokrasi berdampak bagi masyarakat.

Komisi Informasi Provinsi Gorontalo (KIP) dan Universitas Gorontalo (UG) berkolaborasi mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama untuk mendorong transparansi pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memperkuat akuntabilitas kinerja ASN dan meningkatkan pelayanan publik.

Doktor Ekonomi UP, Erwandy, menekankan pentingnya auditor internal untuk aktif menyuarakan temuan permasalahan dalam pemeriksaan, didukung intervensi sosial dan kebijakan anti-korupsi yang kuat.

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk meraih predikat 'Informatif' pada Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 setelah mendapatkan predikat 'Cukup Informatif' di tahun 2024.

Komisi Informasi DKI Jakarta berharap kepemimpinan baru Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno akan membawa Jakarta semakin maju dengan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kejaksaan Tinggi NTB menggandeng Inspektorat untuk mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ternak ayam di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tahun 2021 senilai Rp9,27 miliar.

Reshuffle kabinet Presiden Prabowo, khususnya pergantian Mendikbudristek, mengungkap pentingnya komunikasi kebijakan yang efektif dan transparansi dalam pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan melalui perbaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 yang mendapatkan nilai sedang, dengan target peningkatan kualitas dan ke