DPRD Jawa Timur mendorong revisi Perda Ketenagakerjaan untuk melindungi buruh informal, perempuan, dan kontrak, serta mencegah PHK sewenang-wenang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk menindak tegas perusahaan yang menahan ijazah karyawannya dengan pidana, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Meskipun Pemprov Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya, DPRD Jatim akan mengawal rekomendasi BPK terkait beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi, mendorong DPRD Jatim untuk menata ulang program perlindungan agar tetap maksimal di tengah efisiensi anggaran.

DPRD Jawa Timur berkomitmen mengawal program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Malang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Anggota DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta senilai Rp569,4 miliar demi menjaga kepercayaan publik dan transparansi.

Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jatim membentuk forum sinergisitas untuk menangani masalah banjir di Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Surabaya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

DPRD Jawa Timur mendorong perluasan layanan Trans Jatim hingga ke Pulau Madura untuk pemerataan akses transportasi publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura.

Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak akan menyampaikan visi-misi pembangunan Jawa Timur periode 2025-2030, bertajuk 'Gerbang Baru Nusantara', di hadapan DPRD Jatim pada 1 Maret 2025.

Ribuan mahasiswa, alumni, dan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, menolak beberapa UU dan pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan infrastruktur.