KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2021-2022.

DPRD Jawa Timur menggelar Aspirasi Run 2025 di Madiun, mengajak warga menyalurkan aspirasi dengan cara yang unik dan berhadiah.

DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim untuk memperkuat Perda Perlindungan PMI No. 2/2022, termasuk integrasi kebijakan ekonomi berbasis koperasi guna melindungi PMI dari hulu hingga hilir.

KPK akan segera memberikan informasi terbaru terkait dugaan korupsi kegiatan wawasan kebangsaan (wasbang) fiktif di Situbondo, Jawa Timur, yang melibatkan anggota DPRD Jatim dengan nilai mencapai Rp1,2 miliar.

DPRD Jawa Timur mendorong revisi Perda Ketenagakerjaan untuk melindungi buruh informal, perempuan, dan kontrak, serta mencegah PHK sewenang-wenang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk menindak tegas perusahaan yang menahan ijazah karyawannya dengan pidana, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Meskipun Pemprov Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya, DPRD Jatim akan mengawal rekomendasi BPK terkait beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi, mendorong DPRD Jatim untuk menata ulang program perlindungan agar tetap maksimal di tengah efisiensi anggaran.

DPRD Jawa Timur berkomitmen mengawal program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Malang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Anggota DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta senilai Rp569,4 miliar demi menjaga kepercayaan publik dan transparansi.

Wakil Ketua DPRD Jatim soroti adanya Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di laut Sidoarjo yang diduga melanggar aturan tata ruang dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan meminta Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk memberikan klarifikasi.