DPRD Jatim Siapkan Aturan Cegah Judi dan Pinjol Ilegal
DPRD Jawa Timur sedang menggodok peraturan daerah untuk mencegah maraknya judi online dan pinjaman online ilegal guna melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
Surabaya, 30 Januari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur bergerak cepat menanggapi merebaknya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Dampak sosialnya yang semakin meluas mendorong DPRD untuk segera merumuskan regulasi pencegahan.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut telah diajukan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Saat ini, fokus utama adalah penyelesaian kajian akademik untuk mempercepat proses pembahasan Raperda.
Langkah selanjutnya adalah menggelar forum diskusi pada Februari 2025. Forum ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, intelijen, perguruan tinggi, dan pelaku industri kreatif. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang komprehensif dalam merumuskan regulasi yang efektif.
DPRD Jatim juga berupaya memperkuat koordinasi dengan pihak nasional. Komisi A berencana melakukan audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mensinergikan regulasi di tingkat nasional dan daerah. Harapannya, regulasi ini bisa segera rampung dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.
Regulasi ini bertujuan untuk memitigasi dan mencegah praktik judol dan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Dedi Irwansa menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari dampak negatif kedua aktivitas ilegal tersebut.
Dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Dedi mengapresiasi langkah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur yang memberikan perhatian khusus pada permasalahan ini. Bahkan, Diskominfo memberikan sanksi tegas bagi perangkat yang terlibat judol dan pinjol ilegal, berupa pencabutan fasilitas prioritas.
Selain itu, DPRD Jatim juga telah berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jatim. Tujuannya agar ada imbauan khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas judol dan pinjol ilegal. Upaya ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan melindungi citra pemerintahan.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Raperda ini dapat segera disahkan dan memberikan solusi efektif dalam memberantas judi online dan pinjaman online ilegal di Jawa Timur. Langkah proaktif ini merupakan bentuk komitmen DPRD Jatim dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.
