Peraturan Pemerintah (PP) Baru untuk Atasi Judi Online di Indonesia
Menkominfo Meutya Hafid mendorong pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatasi judi online di Indonesia secara terintegrasi, karena aturan yang ada saat ini dinilai belum cukup efektif.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menyatakan perlunya payung hukum yang lebih kuat untuk memberantas judi online di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya sebuah Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengintegrasikan penanganan judi online yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menkominfo Meutya Hafid di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa lalu. Menurutnya, peraturan menteri yang ada saat ini belum cukup efektif untuk mengatasi masalah yang kompleks ini.
Perlunya Pendekatan Terintegrasi
Menkominfo menjelaskan bahwa judi online merupakan masalah lintas sektoral. Penanganannya membutuhkan koordinasi yang erat antara Kementerian Kominfo, lembaga perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebuah PP, menurutnya, akan menjadi instrumen hukum yang tepat untuk menyelaraskan berbagai regulasi yang ada.
"Kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini. Karena itu kita rencananya juga akan melakukan sebuah aturan khusus bagaimana bisa menyelesaikan judi online secara lebih integral," jelas Menkominfo.
Lebih lanjut, Menkominfo menambahkan bahwa meskipun Kementerian Kominfo telah menerbitkan peraturan menteri dan keputusan menteri terkait pemberantasan judi online, namun hal tersebut belum cukup untuk menciptakan penanganan yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga.
Arahan Presiden dan Langkah Selanjutnya
Langkah untuk membuat PP ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin (17/2), usai pertemuan terbatas dengan Presiden, Menkominfo menyampaikan bahwa Presiden telah mengarahkan pembuatan payung hukum berupa PP untuk mengatur penanganan judi online.
"Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP," kata Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Pemblokiran Situs dan Kolaborasi
Pemerintah telah memblokir hampir satu juta situs judi online. Namun, Menkominfo mengakui bahwa langkah ini saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat melalui pembuatan PP ini.
Pembuatan PP ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan efektif dalam memberantas judi online di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih terintegrasi, diharapkan akan ada koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Kesimpulan
Rencana pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menangani judi online menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara serius dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan menyeluruh dibandingkan dengan peraturan yang ada saat ini. Kolaborasi antar lembaga dan penegakan hukum yang lebih kuat menjadi kunci keberhasilan upaya pemberantasan judi online di Indonesia.
