Menkominfo: Kementerian Segera Siapkan Masukan Aturan PP Judi Online
Kementerian dan Lembaga di Kabinet Merah Putih tengah menyiapkan masukan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penanganan judi online, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kabupaten Bekasi, 19 Februari 2024 - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mengumumkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih (KMP) tengah mempersiapkan masukan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penanganan judi online. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menkominfo Meutya Hafid saat berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Menkominfo, langkah ini diambil karena aturan yang akan diterapkan bersifat lintas sektoral. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga di KMP perlu memberikan saran dan masukan yang sesuai dengan bidang masing-masing untuk memastikan pengaturan penanganan judi online yang komprehensif dan efektif. Proses pengumpulan masukan ini masih berlangsung di berbagai kementerian, lembaga, dan badan terkait.
Pernyataan Menkominfo ini menyusul arahan Presiden RI Prabowo Subianto dua hari sebelumnya yang meminta percepatan penyusunan payung hukum terkait judi online. Presiden menekankan perlunya aturan yang lebih kuat daripada sekadar peraturan di tingkat menteri untuk mengatasi masalah judi online secara menyeluruh.
Peraturan Pemerintah sebagai Solusi Terintegrasi
Menkominfo Meutya Hafid menjelaskan pentingnya PP dalam upaya pemberantasan judi online. Beliau menekankan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan teknologi, seperti pemblokiran situs, tidaklah cukup. Diperlukan aturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku industri terkait.
Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan bahwa peraturan di tingkat menteri dinilai kurang memadai untuk mengakomodasi harmonisasi penanganan judi online secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang lebih kuat, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), untuk memastikan efektivitas pemberantasan judi online.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada Menkominfo Meutya Hafid untuk segera menyiapkan payung hukum berupa PP terkait penanganan judi online. Arahan tersebut disampaikan usai rapat terbatas dan makan siang bersama para menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Pendekatan Kolaboratif dan Pemblokiran Situs
Pemerintah telah melakukan upaya pemblokiran terhadap hampir satu juta situs judi online. Namun, Menkominfo mengakui bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online.
Pembuatan PP diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan adanya PP ini, diharapkan upaya pemberantasan judi online akan lebih terintegrasi dan menghasilkan dampak yang lebih signifikan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam mengatasi masalah judi online yang semakin berkembang. Pembentukan PP ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bersih dari praktik judi online.
Proses penyusunan PP ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, memastikan bahwa aturan yang dihasilkan nantinya dapat mengakomodasi berbagai aspek dan tantangan dalam penanganan judi online di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan PP ini dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam memberantas judi online di Indonesia.
