Komisi IX DPR RI bersama IDAI kembali membahas mutasi dokter anak yang diduga tidak sesuai prosedur dan berpotensi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Kemenkes.

30 pabrik tapioka di Lampung mendukung Instruksi Gubernur soal harga dasar ubi kayu Rp1.350/kg, namun pemerintah pusat diminta segera mengambil langkah untuk kebijakan nasional.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menekankan pentingnya implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 untuk membatasi promosi rokok, termasuk di media sosial dan podcast, guna melindungi generasi muda dari bahaya rokok dan rokok elektronik.

Pemerintah Indonesia menetapkan status Objek Vital Nasional (OVNI) pada sektor industri untuk mencegah aksi pemerasan yang mengganggu investasi dan pembangunan, seperti yang terjadi pada pabrik kendaraan listrik BYD.

Temuan riset ungkap 46,5 persen remaja Indonesia tertarik pada rasa rokok, strategi industri tembakau yang mengkhawatirkan.

Komisi II DPR menunda pembahasan moratorium DOB dan fokus pada dua PP penataan daerah untuk menentukan jumlah ideal provinsi, kabupaten/kota, dan daerah istimewa di Indonesia.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, memprioritaskan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengawasi ormas, ketimbang revisi UU Ormas, guna mengatasi masalah premanisme dan penyalahgunaan dana.

Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah untuk aktif menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok guna mengurangi paparan asap rokok pasif, khususnya pada anak dan remaja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

BP Tapera menegaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah menikah hanya berhak sekali mendapat bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP. Simak aturan lengkapnya!

Pemkab Morowali Utara meminta perusahaan tambang di daerahnya menerapkan Good Mining Practice dan pengelolaan limbah B3 yang baik demi menjaga lingkungan dan keberlanjutan.

Pemkab Sigi mengimbau ASN untuk tetap disiplin masuk kerja tepat waktu selama Ramadhan, demi menjaga kualitas pelayanan publik.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) 100 persen bertujuan memperkuat perputaran ekonomi dalam negeri dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) akan menggelar diskusi berseri untuk merancang regulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), dengan target penyelesaian pada tahun ini.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) akan menggelar diskusi berseri untuk merancang regulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), dengan target penyelesaian pada tahun ini.

Pemerintah, di bawah Presiden Prabowo Subianto, memberlakukan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk memperkuat ekonomi nasional mulai 1 Maret 2025, dengan kewajiban penempatan 100 persen DHE di dalam negeri.

Hakim ad hoc di Mataram mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta revisi Perpres 5/2013 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang dinilai jauh di bawah hakim karir.

Bank Indonesia meluncurkan Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI) sebagai instrumen baru penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), memberikan fleksibilitas lebih bagi eksportir.

Kementerian dan Lembaga di Kabinet Merah Putih tengah menyiapkan masukan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penanganan judi online, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota DPR mengapresiasi revisi PP JKP yang menaikkan manfaat uang tunai dan menurunkan iuran, dinilai lebih berpihak pada pekerja yang terkena PHK.

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) 100 persen diprediksi akan menambah cadangan devisa Indonesia hingga US$80 miliar, sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi perekonomian nasional.