Kemkominfo Siapkan Diskusi Seri Kajian Regulasi AI, Target Rampung Tahun Ini
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) akan menggelar diskusi berseri untuk merancang regulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), dengan target penyelesaian pada tahun ini.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) tengah gencar mempersiapkan regulasi untuk teknologi kecerdasan buatan (AI). Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengumumkan rencana diskusi berseri sebagai langkah awal dalam merumuskan peraturan pemerintah terkait AI. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar, akademisi, pengembang teknologi AI, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam ekosistem pengembangan AI di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk menghasilkan konsep awal atau ‘concept paper’ yang akan menjadi dasar perancangan peraturan pemerintah tersebut.
Menurut Wamenkomdigi Nezar Patria, "Ada beberapa seri nanti diskusinya, jadi diskusi yang sedang berjalan ini nanti ujungnya adalah semacam concept paper gitu untuk menjadi embrio naskah akademik untuk peraturan pemerintah di bidang AI." Pernyataan ini disampaikannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/2). Target penyelesaian regulasi AI ditargetkan pada tahun ini, meskipun proses pembuatannya diakui cukup panjang dan kompleks. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera memiliki kerangka hukum yang jelas dalam mengatur perkembangan pesat teknologi AI di Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah menyadari pentingnya regulasi yang komprehensif untuk memandu perkembangan AI, memastikan pemanfaatannya yang etis, dan mencegah potensi dampak negatif. Diskusi berseri ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang seimbang, mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, dan mendorong inovasi di bidang AI di Indonesia.
Perancangan Regulasi AI dan Tahapannya
Proses perancangan regulasi AI melibatkan berbagai tahapan, dimulai dari diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan. Diskusi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan perspektif yang beragam, memastikan regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Setelah diskusi berseri selesai, Kemkominfo akan menyusun sebuah ‘concept paper’ yang akan menjadi dasar penyusunan naskah akademik untuk peraturan pemerintah. Naskah akademik ini akan menjadi landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk regulasi AI di Indonesia.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Salah satunya adalah penerbitan Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. SE ini berfungsi sebagai ‘soft regulation’, memberikan panduan etis dalam penggunaan AI sebelum regulasi yang lebih formal disahkan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis.
Selain itu, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam pengukuran Readiness Assessment Method (RAM) untuk AI, yang didukung oleh UNESCO. Pengukuran ini dilakukan mulai Mei 2024 dan hasilnya akan diumumkan pada Oktober 2024. Hasil pengukuran RAM diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk pengembangan dan regulasi AI di Indonesia. Salah satu rekomendasi yang telah muncul adalah pembentukan Badan Nasional Kecerdasan Artifisial untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
Peran Stakeholder dalam Pembentukan Regulasi
Keberhasilan perancangan regulasi AI sangat bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Kemkominfo telah dan akan terus melibatkan pakar, akademisi, pengembang teknologi AI, dan berbagai pihak lain yang terkait dalam ekosistem AI. Partisipasi ini memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan kepentingan, menghasilkan regulasi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dengan melibatkan berbagai stakeholder, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mendorong inovasi di bidang AI. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya efektif, tetapi juga diterima dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini akan membantu menciptakan ekosistem AI yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak ini juga diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan dampak sosial dari teknologi AI. Dengan demikian, regulasi AI di Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola perkembangan teknologi AI secara bertanggung jawab.
Kesimpulannya, upaya Kemkominfo dalam menyiapkan regulasi AI melalui diskusi berseri merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat ini. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengacu pada hasil pengukuran RAM, diharapkan Indonesia dapat memiliki regulasi AI yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan, mendorong inovasi sekaligus memastikan pemanfaatan AI yang etis dan bertanggung jawab.
