Cakupan perlindungan pekerja di Riau baru mencapai 40 persen, BPJS Ketenagakerjaan berupaya meningkatkannya lewat optimalisasi aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan menekan praktik Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memastikan proses rekrutmen kembali eks karyawan PT Sritex oleh investor baru berjalan lancar, dengan sebagian besar pengajuan klaim JHT dan JKP juga telah diproses.

BPJS Ketenagakerjaan di Solo memberikan layanan prioritas bagi 73 pekerja PP Burung Mas yang terkena PHK, membantu pencairan JHT dan akses ke program JKP.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mantan karyawan Sritex Group yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan hampir 100 persen klaim JHT telah terpenuhi

Menaker Yassierli meninjau langsung proses pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja Sritex Grup di Boyolali, memastikan hak pekerja terpenuhi dan pencairan JHT rampung sebelum Lebaran.

BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan Rp45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional di Garut yang terkena PHK, dengan klaim tertinggi mencapai Rp48 juta.

Bappenas tegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja yang terkena PHK melalui program JKP dan berbagai inisiatif lain untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi global.

Pemerintah berupaya agar pembayaran pesangon dan THR karyawan PT Sritex yang dirumahkan segera dicairkan sebelum Lebaran 2025, dengan dana berasal dari penjualan aset perusahaan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh eks karyawan PT Sritex akan menerima haknya berupa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selambat-lambatnya tanggal 18 Maret 2025.

Menteri Ketenagakerjaan berharap pembayaran pesangon dan THR karyawan Sritex yang terkena PHK dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2025, melalui penjualan aset Boedel perusahaan.

Pemerintah melalui PP 6/2025 meningkatkan kompensasi uang tunai bagi pekerja yang terkena PHK menjadi 60% upah selama enam bulan, sebagai bentuk dukungan untuk wirausaha atau pengembangan keahlian.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menawarkan kompensasi lebih baik bagi pekerja yang terkena PHK, namun keberlanjutan pendanaan, pengawasan, dan efektivitas pelatihan perlu dikaji.

Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani PP 6/2025 yang mengatur pekerja yang terkena PHK akan menerima 60 persen gaji selama maksimal enam bulan, dengan perubahan iuran JKP dan ketentuan baru bagi perusahaan pailit.

Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani PP 6/2025 yang mengatur pekerja yang terkena PHK akan menerima 60 persen gaji selama maksimal enam bulan, serta perubahan iuran JKP.

Presiden Prabowo Subianto baru saja mengesahkan PP No.6 Tahun 2025 yang memperkuat perlindungan pekerja melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan perubahan signifikan pada iuran, klaim, dan syarat kepesertaan.

BPJS Ketenagakerjaan Jambi telah membayarkan klaim JHT sebesar Rp502,67 miliar kepada 38.311 peserta dan berbagai klaim lainnya sepanjang tahun 2024, dengan perubahan skema JKP yang diperkirakan akan berlaku di tahun 2025.