BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan Rp45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional di Garut yang terkena PHK, dengan klaim tertinggi mencapai Rp48 juta.

Bappenas tegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja yang terkena PHK melalui program JKP dan berbagai inisiatif lain untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi global.

Pemerintah berupaya agar pembayaran pesangon dan THR karyawan PT Sritex yang dirumahkan segera dicairkan sebelum Lebaran 2025, dengan dana berasal dari penjualan aset perusahaan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh eks karyawan PT Sritex akan menerima haknya berupa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selambat-lambatnya tanggal 18 Maret 2025.

Menteri Ketenagakerjaan berharap pembayaran pesangon dan THR karyawan Sritex yang terkena PHK dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2025, melalui penjualan aset Boedel perusahaan.

Sebanyak 2.200 mantan pekerja PT Sritex telah menerima pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan proses pencairan berjalan lancar dan sesuai rencana.

BPJamsostek Sulawesi Utara telah membayarkan klaim mencapai Rp421 miliar untuk 29.777 kasus sepanjang tahun 2024, didominasi oleh klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Kementerian Tenaga Kerja akan mengawasi pencairan JHT, JKP, dan THR karyawan PT Sritex yang telah dirumahkan, termasuk rencana rekrutmen kembali karyawan.

BPJS Ketenagakerjaan mengajak mantan karyawan PT Sritex untuk segera mengurus Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) setelah proses Jaminan Hari Tua (JHT) selesai, sesuai aturan pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memastikan pengawalan pencairan hak-hak pekerja PT Sritex yang terkena PHK, termasuk JHT, JKP, THR, dan upaya rekrutmen kembali.

BPJS Ketenagakerjaan Jambi telah membayarkan klaim JHT sebesar Rp502,67 miliar kepada 38.311 peserta dan berbagai klaim lainnya sepanjang tahun 2024, dengan perubahan skema JKP yang diperkirakan akan berlaku di tahun 2025.