Aturan Baru: PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan
Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani PP 6/2025 yang mengatur pekerja yang terkena PHK akan menerima 60 persen gaji selama maksimal enam bulan, dengan perubahan iuran JKP dan ketentuan baru bagi perusahaan pailit.
Jakarta, 16 Februari 2025 - Kabar baik bagi pekerja di Indonesia! Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. PP ini membawa perubahan signifikan dalam skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), khususnya bagi mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Manfaat JKP yang Lebih Besar
Salah satu poin penting dalam PP 6/2025 adalah peningkatan manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena PHK. Mereka kini berhak menerima 60 persen dari upah terakhir mereka selama maksimal enam bulan. Ini merupakan peningkatan signifikan yang diharapkan dapat meringankan beban finansial para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Upah yang menjadi dasar perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan batasan maksimal Rp5 juta. Jika upah pekerja di atas angka tersebut, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan tetap Rp5 juta.
Penyesuaian Iuran JKP
PP 6/2025 juga mengatur penyesuaian iuran JKP. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan. Kini, angka tersebut diturunkan menjadi 0,36 persen. Perubahan ini diimbangi dengan perubahan sumber pendanaan.
Pemerintah Pusat kini berkontribusi sebesar 0,22 persen dari upah bulanan, sementara sisanya, 0,14 persen, berasal dari rekomposisi iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Perlindungan Bagi Pekerja di Perusahaan Pailit
PP 6/2025 juga menambahkan pasal baru, yaitu Pasal 39A. Pasal ini memastikan bahwa pekerja di perusahaan yang dinyatakan pailit atau tutup, dan menunggak iuran JKP selama maksimal enam bulan, tetap akan menerima manfaat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa hal ini tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kesimpulan
PP 6/2025 tentang perubahan atas PP 37/2021 ini membawa angin segar bagi pekerja di Indonesia. Dengan peningkatan manfaat JKP dan penyesuaian iuran, diharapkan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akan semakin optimal. Perubahan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Penerapan PP ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif PHK dan memberikan rasa aman bagi pekerja. Dengan adanya jaminan finansial selama enam bulan, para pekerja memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mencari pekerjaan baru dan mempersiapkan masa depan mereka.
