Disnaker Bekasi luncurkan aplikasi 'Pecak' untuk digitalisasi pencatatan PKWT, memudahkan perusahaan dan efisiensi proses administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.

Lebih dari 60 persen pekerja di Kudus terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), memberikan perlindungan finansial bagi pekerja yang terkena PHK, terutama di perusahaan besar.

Peneliti LPEM FEB UI, Eugenia Mardanugraha, mendorong pemerintah memberikan kepastian hukum pada industri sawit agar iklim investasi tetap terjaga dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Kemenkumham Babel harmonisasi Ranperda Bangka Selatan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh, selaras dengan UU Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya.

Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar untuk memberikan masukan terkait revisi UU TNI tahun 2004 guna mencegah polemik seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) telah membayar denda Rp2 miliar kepada KKP terkait pelanggaran pemasangan pagar laut ilegal di perairan Bekasi, Jawa Barat.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada kesejahteraan buruh, tercermin dari kenaikan UMR dan peninjauan UU Cipta Kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan buruh Indonesia, terlihat dari kenaikan UMR dan peninjauan UU Cipta Kerja.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI kunjungi Jambi, serap masukan dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah terkait implementasi aturan tata ruang wilayah untuk pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menawarkan kompensasi lebih baik bagi pekerja yang terkena PHK, namun keberlanjutan pendanaan, pengawasan, dan efektivitas pelatihan perlu dikaji.