KSPSI Apresiasi Kebijakan Prabowo: Prioritas Kesejahteraan Buruh Terwujud

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan buruh Indonesia, terlihat dari kenaikan UMR dan peninjauan UU Cipta Kerja.

Jakarta, 27 Februari 2024 - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kesejahteraan buruh di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam puncak peringatan HUT Ke-52 KSPSI di Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK Senayan, Jakarta.

Acara yang dihadiri puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia ini menjadi saksi bisu atas pernyataan Jumhur Hidayat. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang selaras dengan perjuangan kesejahteraan buruh. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kebijakan konkret yang telah dan akan diterapkan pemerintah.

Jumhur secara khusus menyinggung beberapa kebijakan yang dianggapnya pro-buruh, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan buruh Indonesia. Kehadiran sejumlah menteri dalam acara tersebut semakin memperkuat pesan dukungan pemerintah terhadap buruh.

Kebijakan Pro-Buruh Presiden Prabowo Subianto

Beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diapresiasi KSPSI antara lain kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli buruh dan berdampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, peninjauan terhadap Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja juga mendapat sorotan positif dari KSPSI.

Pembatasan produk impor yang dapat diproduksi di dalam negeri juga menjadi poin penting. Jumhur berpendapat bahwa langkah ini akan melindungi industri dalam negeri dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat persaingan yang tidak sehat. Terakhir, penindakan tegas terhadap korupsi juga dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdampak positif bagi kesejahteraan buruh.

Jumhur menambahkan bahwa semua kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong kenaikan produksi industri dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan buruh secara menyeluruh. KSPSI optimistis bahwa kebijakan-kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan buruh di Indonesia.

Dampak Impor dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Menyikapi maraknya kasus PHK, Jumhur menjelaskan bahwa sebagian besar kasus tersebut disebabkan oleh dinamika industri dan maraknya impor. Ia menegaskan bahwa impor yang berlebihan dapat menyebabkan industri dalam negeri gulung tikar dan berujung pada PHK massal. Oleh karena itu, perlindungan industri dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi angka PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Lebih lanjut, Jumhur menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri dapat berkembang pesat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Peringatan HUT Ke-52 KSPSI tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. Kehadiran mereka semakin mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan buruh.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek daring. Hal ini menunjukkan bahwa isu kesejahteraan buruh menjadi perhatian bersama dari berbagai elemen masyarakat.

KSPSI berharap agar kebijakan-kebijakan yang pro-buruh ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan buruh di masa mendatang. Dengan dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder, diharapkan kesejahteraan buruh Indonesia dapat terus meningkat.