Sekitar 3.000 pekerja perhotelan di Jawa Barat mengalami pengurangan jam kerja akibat rendahnya okupansi hotel dan tekanan biaya operasional, mendorong PHRI Jabar usulkan relaksasi pajak.

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak untuk industri padat karya guna mencegah PHK massal dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan, termasuk fasilitas tax allowance dan subsidi upah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru bagi korban PHK, bukan hanya fokus pada angka PHK yang meningkat di Indonesia dan global.

Kadin Kabupaten Bogor mengajak pemerintah daerah untuk berdiskusi dan mencari solusi guna mencegah gelombang PHK akibat kebijakan pajak yang dinilai memberatkan industri.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat memastikan tidak ada lonjakan pengangguran signifikan meskipun empat perusahaan mengajukan PHK, namun tetap memantau situasi perekonomian dan potensi dampak PHK terhadap lapangan kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat peningkatan pengangguran sebesar 1,04 persen di Februari 2025, dengan kemungkinan penyebab utamanya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta dilibatkan dalam rapat koordinasi kebijakan tarif impor AS untuk mencegah dampak negatif seperti predatory pricing dan PHK massal di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan agar Satgas PHK tidak hanya fokus pada penanganan PHK, tetapi juga aktif mendorong penciptaan lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran.

Berita ekonomi terkini meliputi perbedaan data kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia, aliran modal asing positif, pembukaan blokir anggaran, serta kekhawatiran PHK di sektor media.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah melindungi pekerja di tengah ketidakstabilan ekonomi global yang menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja dan tantangan ketenagakerjaan lainnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) masih mengkaji pembentukan Satgas PHK, menunggu Instruksi Presiden terkait lingkup tugas dan eksekusi satgas tersebut.

Penundaan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump selama 90 hari berdampak positif pada bursa global, mendorong proyeksi penguatan IHSG dan memicu optimisme di pasar saham.

KSPI memprediksi gelombang PHK kedua akan menerjang Indonesia akibat kenaikan tarif impor AS, terutama sektor tekstil, garmen, dan elektronik, dengan perkiraan 50.000 buruh terdampak.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dana JHT dari BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat bagi mantan karyawan Sritex yang terkena PHK, membantu mereka memulai usaha baru dan meringankan beban ekonomi.

Setelah melalui mediasi, 48 pekerja Hotel Grand Legi Mataram yang terkena PHK menerima kompensasi sebesar Rp1 miliar, mengakhiri sengketa hubungan industrial.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kawasan industri Brebes dan berharap dapat mengurangi pengangguran di tengah maraknya PHK, khususnya setelah melihat perkembangan positif PT Tah Sung Hung.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memastikan proses rekrutmen kembali eks karyawan PT Sritex oleh investor baru berjalan lancar, dengan sebagian besar pengajuan klaim JHT dan JKP juga telah diproses.

BPJS Ketenagakerjaan di Solo memberikan layanan prioritas bagi 73 pekerja PP Burung Mas yang terkena PHK, membantu pencairan JHT dan akses ke program JKP.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mantan karyawan Sritex Group yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan hampir 100 persen klaim JHT telah terpenuhi

Sebanyak 5.000 mantan karyawan Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, akan kembali bekerja setelah direkrut oleh investor baru yang mengambil alih perusahaan tersebut.