Menaker Optimalkan SIAPKerja Hadapi Gelombang PHK: Integrasi Data Lowongan Kerja Jadi Kunci

Menaker Yassierli optimalkan platform SIAPKerja untuk menangani lonjakan PHK di Indonesia dengan mengintegrasikan data lowongan kerja dan berkolaborasi dengan kementerian lain.

Jakarta, 8 Mei 2025 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan optimalisasi platform SIAPKerja sebagai respons terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat di Indonesia. Langkah ini difokuskan pada penyediaan data lowongan kerja yang terintegrasi dan mudah diakses bagi para pekerja yang terkena PHK. Pemerintah berupaya keras untuk mengatasi dampak PHK yang signifikan ini dan menyediakan solusi bagi para korban PHK.

Menaker Yassierli menjelaskan, "Informasi terkait lapangan kerja yang ada itu nanti terintegrasi dalam platform SIAPKerja." Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Jakarta pada Kamis lalu. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pencari kerja untuk menemukan peluang kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Pemerintah menyadari pentingnya akses informasi yang cepat dan akurat dalam menghadapi situasi ekonomi yang dinamis.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya laporan dari perusahaan mengenai lowongan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, Menaker Yassierli menghimbau perusahaan untuk secara aktif melaporkan lowongan kerja mereka melalui layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) di portal kemnaker.go.id. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pasar kerja dengan lebih efektif dan efisien.

Integrasi Data dan Kolaborasi Antar Kementerian

Optimalisasi SIAPKerja tidak hanya berfokus pada integrasi data lowongan kerja, tetapi juga mencakup kolaborasi antar kementerian. Kementerian Ketenagakerjaan secara aktif menjalin komunikasi dengan kementerian teknis lain, seperti Kementerian Pertanian, untuk memantau pertumbuhan lapangan kerja di berbagai sektor. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi pasar kerja di Indonesia.

Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan hilirisasi juga diyakini dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui berbagai program strategis yang telah direncanakan. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan dampak PHK.

Menaker Yassierli menambahkan, "Selanjutnya yang kami data adalah proyeksi (lapangan pekerjaan) dari masing-masing kawasan industri, kawasan ekonomi. Itu yang ingin kami petakan." Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan terarah kepada pencari kerja, sehingga mereka dapat menemukan peluang kerja yang sesuai dengan lokasi dan keahlian mereka.

Data Pengangguran dan PHK dari BPS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 meningkat 83 ribu orang (1,11 persen) dibandingkan Februari 2024. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang, sehingga total angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang. Angka ini menunjukkan dinamika pasar kerja yang cukup signifikan.

Kepala BPS, Amelia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pengangguran terkait dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja dan yang masih mencari pekerjaan. Peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan adanya potensi peningkatan jumlah tenaga kerja yang perlu diakomodasi oleh pasar kerja.

BPS juga mencatat penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang pada Februari 2025, meningkat 2,79 juta orang dari Februari 2024. Dari jumlah tersebut, 153,05 juta orang tercatat sebagai angkatan kerja, meningkat 3,67 juta orang dalam setahun terakhir. Data ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja di Indonesia.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan jumlah PHK pada Januari-Februari 2025 mencapai 18.610 orang, meningkat hampir 460 persen dibandingkan Januari 2025 (3.325 orang). Angka ini menunjukkan dampak signifikan dari gelombang PHK yang terjadi di awal tahun 2025.

Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari gelombang PHK dan meningkatkan aksesibilitas informasi lowongan kerja melalui optimalisasi platform SIAPKerja dan kolaborasi antar kementerian. Harapannya, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.