Cegah PHK Massal di Sektor Padat Karya: Strategi Pemerintah Diperlukan

Pengamat ketenagakerjaan mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mencegah gelombang PHK besar-besaran di sektor padat karya Indonesia yang berdampak pada pengangguran dan kemiskinan.

Jakarta, 07 Maret 2024 (ANTARA) - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda berbagai perusahaan di Indonesia, mulai dari Sanken, Yamaha, hingga Sritex, menyoroti urgensi langkah strategis pemerintah untuk mencegah dampak lebih buruk di sektor padat karya. Hal ini disampaikan oleh Timboel Siregar, Pengamat Ketenagakerjaan dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), dalam wawancara dengan ANTARA pada Jumat lalu. Dampak PHK yang masif ini sangat terasa bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, sehingga perhatian khusus terhadap sektor padat karya menjadi sangat krusial.

Timboel menekankan perlunya pemerintah hadir secara nyata untuk menciptakan lapangan kerja baru yang layak bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi defisit angkatan kerja yang terus terjadi di Indonesia. Defisit ini terjadi karena jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Situasi ini diperparah oleh tingginya ketergantungan pada sektor informal yang umumnya tidak terstruktur dan minim jaminan sosial.

Pemerintah, menurut Timboel, tidak hanya cukup dengan menetapkan target penciptaan lapangan kerja, tetapi juga harus memastikan realisasinya. Pasalnya, defisit angkatan kerja masih terus menjadi masalah struktural di Indonesia. Pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai sekitar empat juta orang per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan penciptaan lapangan kerja layak yang hanya sekitar dua juta per tahun. Kondisi ini, seperti terlihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS), telah memicu peningkatan angka pengangguran terbuka, dari 3,15 persen pada Februari 2024 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.

Ancaman Defisit Angkatan Kerja dan Dampaknya

Defisit angkatan kerja bukan hanya sekadar angka statistik; dampaknya sangat nyata dan luas. Timboel menjelaskan bahwa defisit ini akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta memicu ketidakstabilan sosial. "Kalau tidak diperhatikan, lapangan kerja ini, tingkat pengangguran akan bertambah, pun dengan tingkat kemiskinan. Ketahanan konsumsi masyarakat akan turun, dan pertumbuhan ekonomi juga akan turun," tegas Timboel.

Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat sektor padat karya memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong produksi dalam negeri, yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi lokal dan nasional.

Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap sektor padat karya mutlak diperlukan. Pemerintah perlu merumuskan strategi jitu untuk melindungi pekerja dan memastikan keberlangsungan industri padat karya. "Kami berharap pemerintah serius (untuk memberikan lapangan kerja dan perlindungan pekerja) untuk sektor padat karya, agar industri dan pekerjanya tetap bergeliat, dan agar produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," harap Timboel.

Solusi Strategis Pemerintah

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu merumuskan strategi yang komprehensif. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Meningkatkan investasi di sektor padat karya: Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan bagi perusahaan di sektor padat karya untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
• Pengembangan keterampilan dan pelatihan vokasi: Program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri padat karya sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
• Penguatan jaminan sosial: Pemerintah perlu memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK.
• Diversifikasi ekonomi: Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor.

Dengan langkah-langkah strategis dan komprehensif tersebut, diharapkan pemerintah dapat mencegah terjadinya PHK massal di sektor padat karya dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas dari masalah ini. Keberhasilan dalam mengatasi defisit angkatan kerja akan berkontribusi pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.