Lapangan Kerja Masih Tersedia, Meski PHK Massal Menghantui
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) memastikan lapangan kerja masih tersedia di tengah maraknya PHK, namun Partai Buruh mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman PHK massal.
Jakarta, 1 Maret 2025 - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, memberikan respons terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur yang tengah terjadi. Ia menegaskan bahwa peluang kerja masih tersedia bagi para pekerja yang terkena dampak PHK. Pernyataan ini disampaikan di tengah seruan dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendesak pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman PHK massal.
Wamenaker Gerungan mencontohkan peluang kerja yang tersedia. "Kita akan mencari industri yang membuka lapangan pekerjaan. Hari Senin, saya akan datang ke Garut, Jawa Barat. Di situ ada penerimaan lapangan pekerjaan sekitar sepuluh ribu," ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa perusahaan Huawei berencana membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
Namun, pernyataan Wamenaker ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. PHK massal yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius bagi serikat pekerja dan partai buruh. Ancaman PHK ini tidak hanya terjadi di satu sektor, tetapi meluas dan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Ancaman PHK Massal dan Tuntutan Partai Buruh
Partai Buruh dan KSPI, yang dipimpin oleh Said Iqbal, menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya PHK. Mereka menilai PHK massal yang terjadi merupakan alarm darurat yang mengancam stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal menjelaskan bahwa PHK massal menjadi alasan utama rencana aksi unjuk rasa yang akan mereka lakukan.
Sebagai contoh, PHK bertahap terhadap hampir 1.000 buruh PT Sanken Indonesia hingga Juni 2025 menjadi indikasi ancaman PHK yang lebih besar di sektor industri elektronik. Partai Buruh mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, ratusan ribu buruh di sektor industri tekstil, garmen, dan sepatu telah terkena PHK. Situasi ini diperparah dengan PHK terhadap 400 pekerja PT Yamaha Music Indonesia di Cibitung, Bekasi, pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, dan 700 buruh lainnya di Jakarta.
Menurut Said Iqbal, PHK di PT Yamaha Music Indonesia yang memproduksi piano untuk ekspor menunjukkan adanya permasalahan serius dalam daya saing industri nasional. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi buruh dan meningkatkan daya saing industri Indonesia.
Solusi dan Kolaborasi Pemerintah
Partai Buruh dan KSPI mendesak Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian untuk bekerja sama secara maksimal. Mereka berharap pemerintah dapat mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mencegah PHK massal yang lebih besar lagi. Langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini dan melindungi hak-hak pekerja.
Meskipun Wamenaker menyatakan masih banyak lapangan kerja yang tersedia, kenyataannya angka PHK yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran. Perlu adanya transparansi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Ke depan, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang terdampak PHK.
