BPJS Kesehatan memastikan 10.355 eks karyawan PT Sritex dan keluarga mendapat jaminan kesehatan hingga Agustus 2025 tanpa iuran, menyusul PHK massal yang terjadi.

Penutupan pabrik tekstil dan PHK massal di Indonesia memperingatkan krisis industri, membutuhkan intervensi pemerintah segera untuk mencegah dampak sosial ekonomi yang lebih luas.

Ekonom Rizal Taufikurahman mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk mencegah meluasnya PHK di sektor manufaktur, termasuk memberikan insentif dan pelatihan bagi pekerja.

Ekonom Wijayanto Samirin menyoroti pentingnya program penciptaan lapangan kerja untuk mengantisipasi PHK massal di sektor manufaktur dan mendorong pemerintah memprioritaskan program padat karya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka banyak Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan wirausaha dan menekan angka PHK massal di tengah pelemahan ekonomi global.

Sebanyak 2.200 mantan pekerja PT Sritex telah menerima pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan proses pencairan berjalan lancar dan sesuai rencana.

Ekonom Indef ungkap pentingnya peningkatan daya beli kelas menengah untuk mencegah PHK massal di sektor industri manufaktur Indonesia, seiring dengan melemahnya ekonomi global.

Ribuan pekerja tekstil terancam PHK massal akibat lesunya industri dan produk impor murah; pemerintah perlu intervensi segera.

Pemerintah Kabupaten Garut berupaya keras memfasilitasi 2.079 pekerja PT Danbi Internasional yang terkena PHK akibat kebangkrutan perusahaan agar dapat kembali bekerja di industri lain.

Anggota DPR mendesak kurator Sritex untuk segera menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang terkena PHK massal pasca-kepailitan perusahaan tekstil tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri dan perwakilan Sritex untuk mencari solusi atas PHK massal di perusahaan tekstil tersebut, memastikan hak pekerja tetap terpenuhi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera ambil langkah konkret selamatkan industri padat karya yang tertekan gelombang PHK massal, seperti kasus Sritex, demi mencegah ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Guru Besar UI, Rhenald Kasali, menyayangkan PHK besar-besaran jelang Ramadhan dan Lebaran, meminta perusahaan mempertimbangkan aspek sosial dan peran Disnaker dalam menentukan waktu yang tepat.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta perempuan untuk aktif mengantisipasi dampak gejolak ekonomi dan PHK massal yang diperkirakan akan meningkat di tahun 2025, serta mendorong pemberdayaan perempuan agar tetap produktif.

Komnas HAM mendesak perusahaan untuk tidak melakukan PHK dan meminta pemerintah melindungi hak-hak pekerja menyusul rencana PHK massal di beberapa perusahaan besar di Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) memastikan lapangan kerja masih tersedia di tengah maraknya PHK, namun Partai Buruh mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman PHK massal.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyiapkan program vokasi di BLK untuk mengurangi dampak PHK massal di sejumlah perusahaan, termasuk Sritex yang baru saja dinyatakan pailit.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyiapkan program vokasi di BLK untuk mengurangi dampak PHK massal di sejumlah perusahaan, termasuk Sritex yang baru saja dinyatakan pailit.

Komisi VII DPR mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif terkait penutupan PT Sritex dan potensi PHK massal terhadap 8000 lebih karyawannya, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

PHRI NTT melaporkan penurunan okupansi hotel hingga 35 persen akibat efisiensi anggaran dan meminta pemerintah pusat memberikan stimulan untuk mencegah PHK massal di sektor perhotelan.