Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan 60 ribu pekerja terkena PHK pada Januari-Februari 2025, mendesak pemerintah segera membentuk satgas dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon turun tangan mediasi PHK sepihak 1.126 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia, perusahaan tekstil di Cirebon, yang dinilai tidak adil dan melanggar aturan ketenagakerjaan.

Kemnaker mencatat 11.025 pekerja Sritex Group terkena PHK sejak Agustus 2024; pemerintah berupaya memastikan pemenuhan hak-hak pekerja meskipun intervensi terhadap kurator terbatas.

BPJS Kesehatan memastikan 10.355 eks karyawan PT Sritex dan keluarga mendapat jaminan kesehatan hingga Agustus 2025 tanpa iuran, menyusul PHK massal yang terjadi.

Penutupan pabrik tekstil dan PHK massal di Indonesia memperingatkan krisis industri, membutuhkan intervensi pemerintah segera untuk mencegah dampak sosial ekonomi yang lebih luas.

Ekonom Rizal Taufikurahman mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk mencegah meluasnya PHK di sektor manufaktur, termasuk memberikan insentif dan pelatihan bagi pekerja.

Ekonom Wijayanto Samirin menyoroti pentingnya program penciptaan lapangan kerja untuk mengantisipasi PHK massal di sektor manufaktur dan mendorong pemerintah memprioritaskan program padat karya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka banyak Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan wirausaha dan menekan angka PHK massal di tengah pelemahan ekonomi global.

Sebanyak 2.200 mantan pekerja PT Sritex telah menerima pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan proses pencairan berjalan lancar dan sesuai rencana.

Ekonom Indef ungkap pentingnya peningkatan daya beli kelas menengah untuk mencegah PHK massal di sektor industri manufaktur Indonesia, seiring dengan melemahnya ekonomi global.

Pemprov Jateng berupaya membantu lebih dari 10.000 eks buruh Sritex dengan menjamin hak-hak mereka dan memfasilitasi kerja di sembilan perusahaan serta pelatihan kewirausahaan.

Pemprov Jateng berkolaborasi dengan sembilan perusahaan untuk mempekerjakan kembali lebih dari 10.000 eks buruh PT Sritex yang terkena PHK, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Menteri Ketenagakerjaan mengapresiasi upaya kurator PT Sritex yang memfasilitasi rekrutmen kembali mantan karyawan sekitar 12 ribu orang yang terkena PHK dalam dua pekan ke depan.

Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri dan perwakilan Sritex untuk mencari solusi atas PHK massal di perusahaan tekstil tersebut, memastikan hak pekerja tetap terpenuhi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera ambil langkah konkret selamatkan industri padat karya yang tertekan gelombang PHK massal, seperti kasus Sritex, demi mencegah ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Guru Besar UI, Rhenald Kasali, menyayangkan PHK besar-besaran jelang Ramadhan dan Lebaran, meminta perusahaan mempertimbangkan aspek sosial dan peran Disnaker dalam menentukan waktu yang tepat.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta perempuan untuk aktif mengantisipasi dampak gejolak ekonomi dan PHK massal yang diperkirakan akan meningkat di tahun 2025, serta mendorong pemberdayaan perempuan agar tetap produktif.

Komnas HAM mendesak perusahaan untuk tidak melakukan PHK dan meminta pemerintah melindungi hak-hak pekerja menyusul rencana PHK massal di beberapa perusahaan besar di Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) memastikan lapangan kerja masih tersedia di tengah maraknya PHK, namun Partai Buruh mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman PHK massal.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyiapkan program vokasi di BLK untuk mengurangi dampak PHK massal di sejumlah perusahaan, termasuk Sritex yang baru saja dinyatakan pailit.