Pemerintah luncurkan PP Nomor 6 dan 7 Tahun 2025 untuk tingkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta beri keringanan iuran bagi industri padat karya.

Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi untuk melindungi pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrem melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Disnaker Sukoharjo memastikan hak-hak karyawan Sritex seperti JHT, JKP, dan pesangon terpenuhi meskipun perusahaan telah resmi memberhentikan karyawan mulai Maret 2024 setelah dinyatakan pailit.

Disnaker Sukoharjo memastikan hak-hak karyawan Sritex tetap terlindungi meskipun perusahaan telah menyatakan PHK massal efektif Maret 2024 mendatang.

BPJamsostek Maluku melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan perangkat desa di Kabupaten Buru untuk memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

Kecelakaan truk di Pelalawan, Riau, menewaskan 15 penumpang yang kebanyakan ibu dan anak pekerja perkebunan saat menuju pasar; 17 lainnya selamat.

BPJAMSOSTEK hadirkan solusi bagi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) untuk memiliki rumah melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT), meliputi pinjaman uang muka, KPR, dan renovasi rumah.

BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah telah membayarkan klaim manfaat senilai Rp496 miliar kepada pekerja dan ahli waris sepanjang tahun 2024, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Garut membentuk Satgas Insidentil untuk menangani 2027 pekerja PT Danbi Internasional yang tiba-tiba berhenti beroperasi, memastikan hak-hak pekerja terlindungi.

Pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di Yogyakarta meningkat drastis sejak awal Februari 2025, membuat waktu tunggu layanan digital menjadi lebih lama.

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan anggaran untuk membantu asuransi 2000 nelayan pada tahun 2025, sebagai kelanjutan program perlindungan jaminan sosial kecelakaan kerja.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi lebih dari 143.000 pekerja proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Pemerintah Kulon Progo, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, mendaftarkan 67 nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurangi risiko pekerjaan berbahaya di laut.