Wali Kota Medan Targetkan 25 Warga per Kepling Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menginstruksikan seluruh kepala lingkungan untuk mendaftarkan 25 warga masing-masing dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, telah meluncurkan program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan target ambisius. Dalam program ini, beliau menginstruksikan seluruh kepala lingkungan (kepling) di Kota Medan untuk mengajak minimal 25 warga masing-masing menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial dan memberikan perlindungan yang lebih luas, terutama bagi pekerja informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja atau kehilangan mata pencaharian.
Peluncuran program ini dilakukan pada Rabu di Medan. Wali Kota menekankan pentingnya peran kepling dalam mensosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada warga. "Kami tunjuk camat, lurah terutama kepala lingkungan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Satu kepala lingkungan kami targetkan mengajak atau merekrut 25 orang warganya untuk berpartisipasi menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan," ujar Rico Waas.
Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat Kota Medan jika terjadi kecelakaan kerja, sakit, atau kematian. Program BPJS Ketenagakerjaan memberikan berbagai manfaat, seperti santunan kematian, perawatan kesehatan, dan jaminan hari tua. Dengan melibatkan kepling, diharapkan sosialisasi program ini dapat lebih efektif menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.
Sosialisasi dan Target Pencapaian
Rico Waas menjelaskan bahwa instruksi kepada kepling untuk mengajak 25 warga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Kepling diharapkan dapat menjelaskan pentingnya program ini, khususnya bagi pekerja informal yang seringkali kurang terlindungi secara sosial.
Wali Kota juga menekankan pentingnya peran camat dan lurah dalam mengawasi dan memastikan tercapainya target tersebut. "Untuk camat dan lurah, kami tunggu laporannya hingga akhir bulan ini. Paling tidak progresnya 75 persen. Kalau menunjukkan performa yang baik, pasti ada reward yang diberikan," tambahnya. Target pencapaian program ini dijadwalkan selesai pada akhir Mei 2025.
Pemerintah Kota Medan berkomitmen penuh untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Wali Kota berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat
Keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan memberikan berbagai manfaat bagi peserta, terutama bagi pekerja informal yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja atau kehilangan mata pencaharian. Beberapa manfaat utama meliputi:
- Santunan Kecelakaan Kerja: Memberikan perlindungan finansial jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau kematian.
- Santunan Kematian: Memberikan santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia.
- Manfaat Hari Tua: Memberikan jaminan hari tua bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun.
- Perawatan Kesehatan: Memberikan akses perawatan kesehatan bagi peserta yang mengalami sakit atau cedera.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Kota Medan dapat lebih terlindungi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Medan berharap agar seluruh warga dapat memahami dan memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan ini secara optimal.
Wali Kota Medan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung penuh program BPJS Ketenagakerjaan. Beliau berharap BPJS Ketenagakerjaan juga dapat secara aktif menjangkau masyarakat dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat program ini. Dengan demikian, lebih banyak warga dapat merasakan manfaat perlindungan jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah.
