Pemerintah Kabupaten Kudus menyerahkan santunan kematian senilai Rp42 juta kepada empat ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemkot Solok mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi demi perluasan perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi pekerja informal, guna mencapai Universal Coverage Jamsostek pada 2025.

BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh bermitra dengan 12 Agen Korporasi guna melindungi pekerja informal melalui jaminan kecelakaan kerja dan kematian, mengurangi beban finansial saat terjadi risiko.

BPJS Ketenagakerjaan di Solo memberikan layanan prioritas bagi 73 pekerja PP Burung Mas yang terkena PHK, membantu pencairan JHT dan akses ke program JKP.

Pemkot Jakpus berkomitmen tingkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bahkan libatkan CSR perusahaan untuk lindungi 5.799 pekerja rentan dan miskin ekstrim, target 70 persen pada 2024.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan PT Taspen untuk memberikan perlindungan dan sosialisasi program jaminan sosial kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).

Pemkab Mukomuko, Bengkulu, berhasil mendaftarkan 7.277 pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mencakup berbagai sektor, termasuk nelayan, ASN, dan pekerja rentan, guna meningkatkan perlindungan sosial.

Survei ILO-BRIN temukan pelanggaran hak pekerja awak kapal perikanan Indonesia, termasuk kerja paksa, yang melibatkan ribuan pekerja di 18 pelabuhan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh eks karyawan PT Sritex akan menerima haknya berupa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selambat-lambatnya tanggal 18 Maret 2025.

Direktur Utama PT Timah menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada 84 nelayan di Belitung Timur untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dan ketenangan bekerja di tengah risiko tinggi pekerjaan mereka.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasaman menargetkan peningkatan pesertanya hingga 21.000 pekerja BPU pada 2025, guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di daerah tersebut.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi lebih dari 143.000 pekerja proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Kemensos dan Kemenham berkolaborasi untuk memastikan jaminan sosial bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, korban konflik, dan penyandang disabilitas, termasuk di Timor Leste.

Penjabat Sekda Gorontalo, Mohammad Trizal Entengo, mendorong peningkatan kepesertaan BPJamsostek, khususnya bagi pekerja rentan, dan mengusulkan Perda untuk memperkuat payung hukumnya.