Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Papua Barat Alokasikan Rp6 Miliar untuk Jamsostek Pekerja Rentan, Lindungi 30 Ribu Pekerja Informal
Papua Barat Alokasikan Rp6 Miliar untuk Jamsostek Pekerja Rentan, Lindungi 30 Ribu Pekerja Informal

Pemprov Papua Barat alokasikan Rp6 Miliar untuk Jamsostek pekerja rentan tahun 2025, targetkan 30 ribu pekerja informal seperti petani dan nelayan.

Pemkot Denpasar Optimalkan Jamsostek untuk Pekerja Rentan di Bali
Pemkot Denpasar Optimalkan Jamsostek untuk Pekerja Rentan di Bali

Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen melindungi pekerja rentan dengan mengoptimalkan Jamsostek, berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Undiknas Denpasar untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja.

Kudus Anggarkan Rp5 Miliar untuk Lindungi 26.000 Pekerja Rentan
Kudus Anggarkan Rp5 Miliar untuk Lindungi 26.000 Pekerja Rentan

Pemkab Kudus mengalokasikan Rp5 miliar untuk mendaftarkan 26.000 pekerja rentan, seperti pedagang kaki lima dan ojek online, sebagai peserta BPJAMSOSTEK guna melindungi mereka dari risiko sosial ekonomi.

Pemkab Bangkalan Lindungi 1.736 Anggota BPD dengan Jamsostek
Pemkab Bangkalan Lindungi 1.736 Anggota BPD dengan Jamsostek

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memberikan perlindungan Jamsostek kepada 1.736 anggota BPD melalui program JKK dan JKM, sebagai bentuk implementasi UU Desa dan perhatian pada kelompok pekerja rentan.

Pemkot Ambon Perluas Perlindungan Jaminan Sosial untuk 70 Ribu Pekerja Rentan
Pemkot Ambon Perluas Perlindungan Jaminan Sosial untuk 70 Ribu Pekerja Rentan

Pemerintah Kota Ambon berkomitmen melindungi 70 ribu pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan 40 ribu pekerja telah terlindungi sejak 2021.

BPJS Ketenagakerjaan Sasar 30 Juta Pekerja Rentan Lewat DTSEN
BPJS Ketenagakerjaan Sasar 30 Juta Pekerja Rentan Lewat DTSEN

BPJS Ketenagakerjaan akan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) untuk mendaftarkan 30 juta pekerja rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sesuai arahan Inpres No. 8 Tahun 2025.

Gubernur Papua Barat Dorong Tiga Kabupaten Asuransikan Pekerja Rentan Tahun 2025
Gubernur Papua Barat Dorong Tiga Kabupaten Asuransikan Pekerja Rentan Tahun 2025

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mendorong tiga kabupaten untuk mengalokasikan anggaran guna mengasuransikan pekerja rentan melalui Jamsostek pada tahun 2025, sebagai bentuk komitmen perlindungan tenaga kerja.

APBD Penajam Paser Utara Lindungi 15.000 Pekerja Rentan melalui BPJAMSOSTEK
APBD Penajam Paser Utara Lindungi 15.000 Pekerja Rentan melalui BPJAMSOSTEK

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara telah melindungi 15.000 pekerja rentan melalui BPJAMSOSTEK, dengan total anggaran mencapai Rp3 miliar untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

77.750 Pekerja Rentan di Papua Barat Terlindungi Jamsostek, Empat Kabupaten Lainnya Belum!
77.750 Pekerja Rentan di Papua Barat Terlindungi Jamsostek, Empat Kabupaten Lainnya Belum!

BPJAMSOSTEK Cabang Manokwari mencatat 77.750 pekerja rentan di Papua Barat telah terdaftar dalam program jamsostek, namun masih ada empat kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran perlindungan sosial.

Jakpus Dorong Cakupan BPJS Ketenagakerjaan: 5.799 Pekerja Rentan Kini Terlindungi
Jakpus Dorong Cakupan BPJS Ketenagakerjaan: 5.799 Pekerja Rentan Kini Terlindungi

Pemkot Jakpus berkomitmen tingkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bahkan libatkan CSR perusahaan untuk lindungi 5.799 pekerja rentan dan miskin ekstrim, target 70 persen pada 2024.

BPJamsostek dan Pemkot Jambi Perpanjang Kerja Sama: Lindungi Warga Miskin!
BPJamsostek dan Pemkot Jambi Perpanjang Kerja Sama: Lindungi Warga Miskin!

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Jambi sepakat perpanjang kerja sama perlindungan sosial bagi warga miskin, memastikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian tetap terlindungi.

BPJAMSOSTEK Banyumas Targetkan Cakupan UCJ Tenaga Kerja Informal Meningkat 30 Persen di 2025
BPJAMSOSTEK Banyumas Targetkan Cakupan UCJ Tenaga Kerja Informal Meningkat 30 Persen di 2025

BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (UCJ) untuk tenaga kerja informal di Banyumas hingga 30 persen pada tahun 2025.