BPJAMSOSTEK Bekasi Mitigasi: Perluas Perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal
BPJAMSOSTEK Bekasi gencar tingkatkan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal di Kabupaten Bekasi, selaras dengan visi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bekasi, 25 Februari 2024 - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah gencar melakukan mitigasi untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang, Muhyiddin, menjelaskan strategi mitigasi ini sebagai respons atas kunjungan Pelaksana Harian Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang menekankan pentingnya pelayanan publik dan perluasan perlindungan jaminan sosial.
Inisiatif ini dimulai dari kelompok pekerja yang beririsan langsung dengan pemerintah daerah, seperti aparatur desa hingga Ketua RT dan RW. Selanjutnya, BPJAMSOSTEK akan merambah sektor lain, termasuk petani, nelayan, petugas tempat ibadah, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang implementasi jaminan sosial dan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. Muhyiddin menambahkan, "Sampai nanti ke masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini selaras dengan Inpres 2 dan Inpres 4. Ini juga yang sedang kita koordinasikan terus dengan kepala daerah."
Komitmen nyata dari pemerintah daerah terlihat dari kunjungan langsung Pelaksana Harian Bupati dan rencana kerja sama yang akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan Kamis depan. Wakil Bupati Bekasi menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini. Kerja sama ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengakselerasi peningkatan cakupan pelayanan kepesertaan, guna mencapai target Kementerian Dalam Negeri. Muhyiddin menargetkan peningkatan kepesertaan dari 46 persen menjadi 65 persen pada tahun 2025 di Kabupaten Bekasi.
Perluasan Cakupan Kepesertaan BPJAMSOSTEK di Kabupaten Bekasi
Data BPJAMSOSTEK menunjukkan bahwa peserta di Kabupaten Bekasi masih didominasi pekerja formal. Oleh karena itu, perluasan kepesertaan ke sektor informal menjadi prioritas utama. Muhyiddin menjelaskan bahwa perlindungan pekerja informal dapat diintegrasikan dengan pemerintah daerah melalui intervensi anggaran dan skema kebijakan. Berbagai opsi kebijakan akan dibahas, termasuk peran serta perusahaan dan industri melalui program CSR untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang membutuhkan.
Penentuan skala prioritas program perlindungan juga akan didiskusikan mengingat keterbatasan fiskal daerah. "Jadi memang program jaminan sosial ini dibuat oleh pemerintah. Satu dari prinsip tujuannya adalah instrumen pencegahan kemiskinan baru. Sesuai dengan tagline Kabupaten Bekasi sehingga ini yang harus kita elaborasi betul. Bicara kesejahteraan maka jaminan sosial adalah instrumen utama," jelas Muhyiddin.
Skema ini akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah dan BPJAMSOSTEK akan berkolaborasi untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Visi Kesejahteraan dan Perlindungan Jaminan Sosial
Pelaksana Harian Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menekankan pentingnya program BPJAMSOSTEK bagi visi Kabupaten Bekasi yang bertema "Bangkit, Maju, dan Sejahtera". Beliau menyatakan bahwa setiap warga berhak atas kehidupan sosial dan ekonomi yang layak. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa kesejahteraan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga perlindungan saat menghadapi musibah seperti kecelakaan kerja atau kematian. "Kesejahteraan itu bukan berarti kita makan minum semua, tetapi di kala meninggal ada jaminan. Di kala dia mau kerja, kecelakaan, dia ter-cover. Semua itu adalah untuk menjamin kesejahteraan," tegasnya.
Saat ini, dari total 1,5 juta pekerja di Kabupaten Bekasi, baru sekitar 46 persen yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya perluasan kepesertaan ini bertujuan untuk meningkatkan angka tersebut secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
Program BPJAMSOSTEK ini mencakup pekerja penerima upah, bukan penerima upah, dan pekerja sektor jasa konstruksi. Dengan perluasan program ini, diharapkan lebih banyak warga Kabupaten Bekasi dapat merasakan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.