Pemerintah Kota Padang menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp3 triliun pada 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Apa saja sumbernya dan bagaimana alokasinya?

Pemerintah Provinsi Banten memangkas Target Pendapatan Daerah Banten 2025 hingga 10,34%. Penurunan signifikan ini memicu pertanyaan tentang kondisi keuangan daerah dan dampaknya.

Polda Aceh resmi tingkatkan status dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Aceh Tengah ke tahap penyidikan. Kasus ini melibatkan anggaran Rp5,3 miliar.

Pendapatan Daerah Sigi mengalami penurunan signifikan sebesar 3,27 persen atau Rp42 miliar pada APBD Perubahan 2025, memicu pertanyaan tentang dampaknya terhadap pembangunan.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja pengelolaan APBD Jabar yang ideal, meskipun realisasi pendapatannya hanya menempati peringkat ke-12 secara nasional. Penasaran bagaimana strategi Pemprov Jabar?

DPRD Jawa Barat mendesak optimalisasi APBDP 2025, dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja. Simak detail prioritas infrastruktur dan layanan dasar.

Provinsi Gorontalo bertekad meraih penghargaan dari Kemendagri untuk RAPBD 2026. Sinergi Pemprov dan DPRD menjadi kunci utama percepatan pembahasan anggaran.

DPRD Kota Madiun resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025, menandai babak baru optimalisasi pembangunan daerah serta komitmen menuju kota bebas sampah.

Pemkab Sigi mencatat 12.519 pekerja telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Sigi. Namun, bantuan perlindungan justru menurun drastis. Apa penyebabnya?

Pemerintah Kabupaten Kapuas mengalokasikan dana fantastis Rp50 miliar lebih untuk peningkatan infrastruktur pertanian Kapuas. Bagaimana anggaran ini akan mendongkrak produksi pangan?

Pemprov Kalteng mengalokasikan Rp6,3 miliar untuk Bantuan Keuangan Parpol Kalteng tahun 2025. Dana ini diprioritaskan untuk pendidikan politik. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan total Rp2,57 miliar bantuan dana partai politik Kudus kepada 10 parpol. Dana ini diharapkan meningkatkan pendidikan politik dan transparansi.

Pemkab Serdang Bedagai menetapkan tujuh program utama dalam P-APBD Serdang Bedagai 2025, dengan kenaikan anggaran signifikan demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama DPRD resmi mengesahkan APBD Perubahan 2025 Gianyar, menandai peningkatan signifikan belanja daerah demi kesejahteraan warga.

DPRD Kota Malang tegaskan Pembentukan Dinas Baru harus didasari prioritas pelayanan publik dan kecukupan anggaran. Apa saja pertimbangan utamanya?

Dinas Pendidikan dan RSUD Biak Numfor menjadi penyerap terbesar Dana Otsus Papua tahap pertama, mencapai Rp23,7 miliar dari total Rp54,9 miliar yang disalurkan. Simak rinciannya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan untuk membenahi sistem perencanaan dan penganggaran. Langkah ini krusial demi pencegahan korupsi yang efektif.

Kemendagri dan Pemprov Jatim mendesak Pemkab Sidoarjo segera mengesahkan Perda LPP APBD Sidoarjo 2024 yang sebelumnya ditolak DPRD. Apa dampaknya jika tak segera disahkan?

DPRD Gorontalo Utara intensif membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026. Apa saja prioritas demi kesejahteraan rakyat?

DPRD Kalsel mencetak rekor sebagai lembaga legislatif tercepat se-Indonesia dalam membahas RAPBD-P 2025. Apa rahasia di balik kecepatan ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?