Pemprov Banten dan DPRD sepakat pangkas APBD Banten 2025 hingga triliunan rupiah. Apa dampak dan alasan di balik keputusan penting ini?

Ribuan PPPK guru paruh waktu di Situbondo akan segera menikmati gaji yang dinanti mulai November 2025, membawa angin segar bagi para pengajar.

Pemprov Gorontalo mencatat Capaian APBD Gorontalo yang memuaskan di Juli 2025, di mana 13 Organisasi Perangkat Daerah berhasil melampaui target fisik dan keuangan. Simak selengkapnya!

Pendapatan Daerah Bangka Tengah pada APBD Perubahan 2025 diproyeksikan turun 5,06 persen. Apa dampak dan penyebab penurunan signifikan ini bagi pembangunan daerah?

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan Rp5 miliar untuk proyek relokasi dua Polsek, Ngantru dan Sumbergempol, demi peningkatan layanan keamanan. Proyek relokasi Polsek Tulungagung ini menarik perhatian publik.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan sebagian APBD Perubahan Bantul 2025 untuk menutupi kekurangan biaya BPJS Kesehatan, menjamin 100% warga tercover.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk penanganan jalan lintas kecamatan, memastikan aksesibilitas vital bagi masyarakat.

Pemprov Kalteng mengalokasikan Rp6,3 miliar untuk Bantuan Keuangan Parpol Kalteng tahun 2025. Dana ini diprioritaskan untuk pendidikan politik. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan total Rp2,57 miliar bantuan dana partai politik Kudus kepada 10 parpol. Dana ini diharapkan meningkatkan pendidikan politik dan transparansi.

Pemkab Serdang Bedagai menetapkan tujuh program utama dalam P-APBD Serdang Bedagai 2025, dengan kenaikan anggaran signifikan demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD-RI mendukung pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam pengelolaan sampah, guna mengatasi masalah sampah nasional yang semakin mendesak.

Pemkab Penajam Paser Utara membutuhkan Rp45 miliar per tahun dari APBD untuk menggratiskan air bersih bagi seluruh warganya, sementara opsi lain hanya membutuhkan Rp1 miliar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi defisit anggaran Rp70 miliar dan mengajukan pemotongan TPP ASN sebagai solusi, dengan potongan bervariasi berdasarkan eselon.

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan Rp10 miliar untuk BPJS Kesehatan masyarakat dan Rp15 miliar untuk infrastruktur, demi meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembangunan di tengah efisiensi anggaran.

Pemerintah Provinsi Papua berharap pencairan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama sebesar Rp800 miliar lebih segera dilakukan pada Mei 2025 untuk mendukung program-program strategis daerah.

Pansus LKPJ DPRD Gorontalo Utara percepat pembahasan laporan kinerja OPD untuk evaluasi anggaran dan capaian program tahun anggaran 2024, dengan target penyelesaian pada 23 April.

Pemkab Situbondo telah membeli enam mobil dinas Toyota Fortuner baru senilai Rp3,6 miliar untuk Forkopimda, meskipun sebelumnya membatalkan pengadaan Toyota Alphard untuk bupati.

DPRK Mimika mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik demi mencegah pemborosan anggaran dan mendorong kemajuan daerah. Kerusakan fasilitas umum, seperti lampu jalan, dinilai sebagai tindakan tidak bermoral.

Pemkab Buol memastikan gaji PPPK tahap pertama dan kedua akan dibayarkan melalui APBN sebesar Rp21 miliar, pencairannya diperkirakan pada Mei mendatang.

APBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2025 mencapai Rp1,61 triliun, dengan fokus belanja pada pegawai, barang dan jasa, serta infrastruktur, didukung oleh pendapatan dari PAD dan TKDD.