APBD Kabupaten Banggai tahun 2025 mencapai Rp3,25 triliun, dengan rincian belanja daerah Rp3,25 triliun, pendapatan daerah Rp3,07 triliun, dan pembiayaan daerah Rp185,17 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan daerah.

APBD Kota Palu tahun 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta pendapatan dari PAD dan TKDD.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera mencairkan THR dan gaji April 2025 senilai Rp53,2 miliar untuk ASN dan PPPK, guna mendukung kesejahteraan menjelang Idul Fitri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelontorkan anggaran Rp15 miliar untuk pengembangan budidaya kakao di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) guna meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menekankan pentingnya akurasi dalam merevisi APBD 2025 pasca imbauan efisiensi, menghindari kesalahan dalam perubahan anggaran dan memastikan kepatuhan pada aturan.

Dinas Kebudayaan Bantul terpaksa meniadakan pelatihan pranatacara dan mengurangi fasilitasi Merti Dusun di tahun 2025 karena pengurangan anggaran yang signifikan.

Gubernur Jambi, Al Haris, berharap Bunda PAUD, TP PKK, dan Tim Posyandu bermitra dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak usia dini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko berjuang agar dana bantuan 10 partai politik di daerah tersebut pada tahun 2025 tetap terjaga dan tidak dipotong akibat efisiensi anggaran.

Mendagri Tito Karnavian menjadikan pemantauan efisiensi anggaran sebagai ujian pertama bagi Gubernur dalam mengelola pemerintahan daerah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan sejumlah daerah mampu membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) dari APBD setelah dilakukan peninjauan ulang anggaran, mengurangi pos-pos tidak efisien.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat berbagai strategi, seperti diskon pajak kendaraan, kebijakan TPP ASN, dan optimalisasi aset daerah, guna mengatasi keterbatasan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyerahkan DPA 2025 senilai Rp1,5 triliun kepada 49 OPD, menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, membantah menghalangi usulan hak interpelasi 14 anggota dewan terkait pengelolaan DAK 2024, namun menekankan pentingnya pengaturan agar proses berjalan lancar dan tidak mengganggu agenda utama.

Gubernur Sumatera Barat menginstruksikan seluruh OPD untuk memastikan akurasi data pembangunan guna perencanaan yang lebih tepat sasaran dan optimalisasi anggaran dari pusat, mengingat tingginya ketergantungan APBD pada dana transfer.