DPRD Gorontalo Utara Desak Pemda Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan
DPRD Gorontalo Utara Desak Pemda Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan

DPRD Gorontalo Utara mendesak Pemda untuk fokus membangun infrastruktur jalan guna mendukung perekonomian daerah dan program nasional, dengan usulan anggaran Rp35 miliar untuk empat ruas jalan.

DPRD Gorontalo Utara Beri Rekomendasi Strategis untuk Pemda dalam LKPJ 2024
DPRD Gorontalo Utara Beri Rekomendasi Strategis untuk Pemda dalam LKPJ 2024

DPRD Gorontalo Utara memberikan rekomendasi penting kepada Pemda Gorontalo Utara pasca membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemprov Gorontalo Rancang Pembangunan Lebih Inklusif di Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa
Pemprov Gorontalo Rancang Pembangunan Lebih Inklusif di Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa

Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rakortekrenbang 2025 dalam Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa untuk merancang pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pansus DPRD Gorontalo Utara Percepat Pembahasan LKPJ TA 2024
Pansus DPRD Gorontalo Utara Percepat Pembahasan LKPJ TA 2024

Pansus LKPJ DPRD Gorontalo Utara percepat pembahasan laporan kinerja OPD untuk evaluasi anggaran dan capaian program tahun anggaran 2024, dengan target penyelesaian pada 23 April.

KPU Gorontalo Utara Gelar Rakor Kampanye Jelang PSU Pilkada 2024
KPU Gorontalo Utara Gelar Rakor Kampanye Jelang PSU Pilkada 2024

KPU Gorontalo Utara menggelar rapat koordinasi kampanye menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 19 April 2025, membahas aturan kampanye dan dana kampanye demi pemilihan yang transparan dan adil.

Rp6,6 Miliar Disepakati untuk Anggaran PSU Pilkada Gorontalo Utara
Rp6,6 Miliar Disepakati untuk Anggaran PSU Pilkada Gorontalo Utara

Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan KPU menyepakati anggaran Rp6,6 miliar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, meliputi biaya operasional dan logistik.

Gorontalo Utara Prioritaskan Infrastruktur Berkelanjutan di RKPD 2026
Gorontalo Utara Prioritaskan Infrastruktur Berkelanjutan di RKPD 2026

Pemkab Gorontalo Utara menetapkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inovatif sebagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Pemprov Gorontalo Hormati Dinamika DPRD dalam Paripurna, Pembangunan Tetap Berjalan
Pemprov Gorontalo Hormati Dinamika DPRD dalam Paripurna, Pembangunan Tetap Berjalan

Pemprov Gorontalo menghormati dinamika rapat paripurna DPRD yang dihadiri terbatas, namun tetap berkomitmen melanjutkan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

DPRD Gorontalo Utara Dukung Penuh PSU Pilkada 2024, Siap Efisiensi Anggaran
DPRD Gorontalo Utara Dukung Penuh PSU Pilkada 2024, Siap Efisiensi Anggaran

DPRD Gorontalo Utara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 dan siap melakukan efisiensi anggaran untuk menunjang proses tersebut.

Bupati Gorontalo Matangkan Program 2025: Fokus Restorasi dan Optimalisasi Aset
Bupati Gorontalo Matangkan Program 2025: Fokus Restorasi dan Optimalisasi Aset

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, bahas program APBD 2025, fokus pada restorasi pemerintahan, keuangan daerah, dan kebijakan, serta optimalisasi aset seperti Pentadio Resort dan pengelolaan sampah.

KPU Gorontalo Utara Butuh Rp8 Miliar untuk PSU Pilkada 2024
KPU Gorontalo Utara Butuh Rp8 Miliar untuk PSU Pilkada 2024

KPU Gorontalo Utara mengajukan anggaran Rp8 miliar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Daerah menyatakan kesiapannya.

Pemkab Gorontalo Utara Efisiensikan Anggaran Demi PSU Pilkada 2024
Pemkab Gorontalo Utara Efisiensikan Anggaran Demi PSU Pilkada 2024

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan efisiensi anggaran untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.