Pemkab Kotim membentuk dua Posko Unit Reaksi Cepat Penerangan Jalan Umum (URC-PJU) untuk menangani keluhan masyarakat terkait penerangan jalan yang sering mengalami kerusakan.

Wagub Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, membuka rumah dinasnya di Pangkalpinang sebagai rumah bersama bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara, khususnya warga Belitung yang mengikuti lomba desa.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen mempercepat layanan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha, kini prosesnya dapat diselesaikan hanya dalam tujuh hari kerja.

Pemkot Banjarbaru bekali 25 CPNS dengan pengetahuan dan keterampilan dasar kepegawaian untuk membangun kesadaran sebagai abdi negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

DPRD dan Pemprov Jawa Timur berkolaborasi untuk menciptakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keterbukaan Informasi Publik guna memperkuat transparansi pemerintahan di Jawa Timur.

Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan dari KPK sebagai daerah bebas korupsi dengan skor MCP 87, menempati posisi ketiga di Sulsel, bukti komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wakil Gubernur Jawa Tengah meminta Satpol PP, Linmas, dan Damkar mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat dan menegakkan Perda, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

Polres Donggala, Sulawesi Tengah, berkolaborasi dengan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Polri yang presisi.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melarang ASN PPPK merangkap jabatan sebagai kepala desa karena bertentangan dengan aturan pemerintah dan berpotensi mengganggu kinerja.

Pemprov Sulsel tegaskan komitmen keterbukaan informasi publik secara responsif dan raih predikat "Provinsi Informatif" dari KIP RI, dorong pemerintahan yang akuntabel.

Ombudsman Bengkulu memberikan apresiasi pada Kabupaten Rejang Lebong atas capaian zona hijau dalam pelayanan publik tahun 2024 dengan nilai 93,07, meningkat dari tahun sebelumnya.

Kemenag Sulbar mengukuhkan tiga ASN sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan program unggulan 'Go Green', BTQ, dan Sapoku.

Pemkab Cianjur melantik 3.559 CPNS dan PPPK di barak militer untuk meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan publik, dengan sebagian besar merupakan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan tujuh program pembangunan regional pada tahun 2026, selaras dengan misi Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal.

Wali Kota Kupang akan mengkaji usulan DPRD untuk mengganti manajemen RSUD SK Lerik setelah adanya laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pelayanan publik.

Anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi terminal haji khusus di Bandara Soekarno-Hatta dan mendorong perluasan model serupa ke seluruh embarkasi haji di Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan jamaah.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak akan membentuk tiga OPD baru, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebersihan dan Lingkungan, serta BRIDA, untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

DPRD Tapin menemukan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin kurang optimal akibat sarana dan prasarana yang minim, sehingga Komisi II DPRD Tapin melakukan sidak untuk memastikannya.

Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen selaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional, ditandai peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

Pemkot Medan menjadikan perayaan Waisak sebagai inspirasi untuk menciptakan kota yang bersih, tertib, dan berkelanjutan, dengan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang selaras antara fisik dan spiritual.