Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR dinilai Ombudsman berpotensi besar menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan pengaduan publik dan meningkatkan respons pemerintah.

Mendagri Tito Karnavian melalui Wagub DKI Jakarta Rano Karno berpesan agar Pemprov DKI memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyerahkan SK pengangkatan kepada 1.234 CPNS dan PPPK, berharap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar Forum Jasa Konstruksi 2025 untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

DPRK Aceh Barat Daya membentuk panitia khusus untuk mengawasi kinerja seluruh SKPK, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program kerja demi peningkatan pelayanan publik.

Komisi II DPR mendesak Kemendagri meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas BUMD dan BLUD Pemda untuk optimalkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Malinau melantik 258 ASN baru, termasuk 238 PPPK formasi 2024, dengan penekanan pada profesionalisme dan dedikasi dalam melayani masyarakat.

Pemkab Deli Serdang memaksimalkan program "Berjemur" untuk menjemput aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Gubernur Banten tekankan pentingnya kerja sama Pemda dan Polri untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten yang strategis.

Dinas Pendidikan Palangka Raya berhasil meraih predikat Zona Hijau dari Ombudsman RI berkat komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan publik terbaik di bidang pendidikan pada tahun 2024.

Bupati Lombok Timur menunda mutasi pejabat eselon II dan III karena masih menunggu izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, bertekad memberantas kecurangan absensi ASN dengan mewajibkan absen elektronik terintegrasi GPS dan selfie, sekaligus menekankan profesionalisme kerja ASN.

Pansus LKPJ DPRD Gorontalo Utara percepat pembahasan laporan kinerja OPD untuk evaluasi anggaran dan capaian program tahun anggaran 2024, dengan target penyelesaian pada 23 April.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dijatuhi sanksi tiga bulan pendalaman tata kelola pemerintahan di Kemendagri karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.

Polda Maluku Utara menghadirkan motivator nasional Dr. Aqua Dwipayana untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan personel kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan beasiswa S3 bagi ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong inovasi, dengan alokasi dana Rp100 juta per orang.

Pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, serta mendorong kreativitas pejabat eselon II.

Pemkab Probolinggo luncurkan inovasi Si Inem, layanan administrasi kependudukan yang memberikan enam dokumen sekaligus dalam satu proses, memudahkan warga, khususnya di daerah terpencil.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan secara daring melalui aplikasi Serambi Nusantara, dengan angka permohonan mencapai puluhan ribu.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengajukan Ranperda perampingan OPD untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, serta adaptasi terhadap regulasi terbaru keuangan daerah.