Pemkab Cianjur resmikan delapan titik pelayanan pencetakan KTP elektronik di berbagai kecamatan untuk mempermudah akses warga, khususnya di wilayah selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solok memperluas akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ke perangkat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan validasi data dan pelayanan publik.

Dinas Dukcapil Denpasar permudah akses kepemilikan KTP elektronik melalui jemput bola di berbagai lokasi, termasuk rumah sakit dan sekolah, demi data kependudukan yang valid dan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar sidang isbat nikah massal untuk 89 pasangan yang belum tercatat secara negara, memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi kependudukan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memudahkan masyarakat mengurus izin dengan membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Kebayoran Park, Jakarta Selatan, memberikan layanan di akhir pekan.

Kecamatan Medan Barat meluncurkan program APARATUR untuk mempermudah akses warga terhadap layanan publik seperti KTP, akta kelahiran, dan KK, dengan penjemputan berkas langsung ke rumah.

Pemkab Lombok Utara berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah penyelesaian administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal akte kematian, perceraian, dan isbat nikah.

Dinas Dukcapil Rejang Lebong berkolaborasi dengan Kemenag untuk mempercepat dan mengintegrasikan pengurusan administrasi kependudukan bagi pasangan pengantin baru, memangkas waktu tunggu dan birokrasi.

Pemkab Bangkalan luncurkan inovasi layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus ke kantor pusat.

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami peningkatan penduduk signifikan sebesar 11.482 jiwa pada semester II 2024, didorong migrasi dan pendaftaran administrasi kependudukan.

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, percepat layanan administrasi kependudukan melalui program Seledri Terintegrasi, memberikan kemudahan akses dokumen penting bagi warga sejak lahir hingga pasca bencana.

Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan mengingatkan pendatang baru wajib memiliki Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dari daerah asal untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan.

Dinas Dukcapil Batam mencatat peningkatan signifikan pengurusan surat pindah masuk setelah Lebaran 2025, mencapai rata-rata 170 permohonan per hari.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengimbau pendatang baru untuk memiliki pekerjaan tetap dan penjamin tempat tinggal sebelum datang ke Jakarta, guna menciptakan ketertiban administrasi kependudukan.

Warga pendatang di Kota Tangerang kini dapat mendaftar secara daring tanpa harus pindah kependudukan, cukup melapor ke RT/RW setempat dan melengkapi dokumen persyaratan.

Disdukcapil DKI Jakarta mengimbau pendatang baru untuk memiliki kepastian tempat kerja dan jaminan tempat tinggal sebelum menetap, guna mendukung pembangunan kota.

Pemprov DKI Jakarta memulai pendataan pendatang baru pasca Lebaran 2025 untuk meningkatkan akurasi data kependudukan, dengan target 10.000-15.000 pendaftar.

Penurunan jumlah pendatang ke Jakarta pada 2025 menjadi peluang emas untuk menata ulang administrasi kependudukan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dinas Dukcapil Biak Numfor telah menyelesaikan pendataan Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 120.894 jiwa, melengkapi data kependudukan untuk pembangunan daerah.

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) memberikan apresiasi atas pelayanan kependudukan yang tetap beroperasi selama libur Lebaran, memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal bagi masyarakat.