DPRD Gorontalo Utara Beri Rekomendasi Strategis untuk Pemda dalam LKPJ 2024
DPRD Gorontalo Utara memberikan rekomendasi penting kepada Pemda Gorontalo Utara pasca membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara telah menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Rapat paripurna yang digelar pada Jumat lalu membahas secara detail evaluasi kinerja Pemda sepanjang tahun anggaran tersebut. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Gorontalo Utara.
Ketua DPRD Gorontalo Utara, Dedy Dunggio, menyatakan bahwa Pansus LKPJ telah menyelesaikan pembahasan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk Pemda. "Hari ini kita sudah menggelar paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024. Alhamdulillah pansus telah merampungkan pembahasan LKPJ, hari ini pun telah dituntaskan melalui paripurna. Banyak rekomendasi yang diharapkan konstruktif dapat dilaksanakan pemerintah daerah," ujar Dedy.
Dedy menekankan pentingnya Pemda Gorontalo Utara untuk melaksanakan rekomendasi tersebut guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan percepatan realisasi program. Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi fokus utama dari rekomendasi yang diberikan. Pembahasan LKPJ, menurut Dedy, dilakukan secara objektif dan detail untuk memastikan pengawasan yang optimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Rekomendasi Holistik untuk Peningkatan Kinerja Pemda
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Gorontalo Utara telah bekerja secara efektif dan efisien dalam mengevaluasi kinerja Pemda. Pembahasan yang dilakukan secara mendalam dan holistik menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan performa Pemda dalam menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kinerja ASN.
Dedy Dunggio menambahkan bahwa proses pembahasan LKPJ bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara objektif dan transparan. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD Gorontalo Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan daerah. "Kinerja pansus mampu cepat dan tuntas dan sesuai esensi dalam melakukan evaluasi mendalam dan holistik terhadap kinerja pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2024 yang lalu," tegas Dedy.
DPRD Gorontalo Utara berharap rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemda pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Gorontalo Utara.
Pengawasan yang dilakukan melalui evaluasi LKPJ ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPRD Gorontalo Utara dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. "Kita terus mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui evaluasi LKPJ ini yang tentu terus dilakukan di setiap tahun anggaran," tambah Dedy.
Apresiasi Penjabat Bupati dan Fokus ke Depan
Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, memberikan apresiasi terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. Ia memandang rekomendasi tersebut sebagai masukan strategis yang sangat berharga bagi Pemda dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi-rekomendasi tersebut akan dipertimbangkan dengan serius untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
"Rekomendasi-rekomendasi konstruktif menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah yang diharapkan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, agar semakin baik khususnya dalam mendukung kelancaran pembangunan maupun program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya," ungkap Sila Botutihe.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Penjabat Bupati, para pimpinan OPD, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam membangun Gorontalo Utara yang lebih baik.
Dengan adanya rekomendasi dari DPRD dan komitmen dari Pemda, diharapkan Gorontalo Utara dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Proses evaluasi LKPJ ini menjadi bukti nyata dari sistem check and balances yang berjalan di daerah tersebut.
Melalui evaluasi LKPJ ini, diharapkan tata kelola pemerintahan Gorontalo Utara akan semakin baik dan transparan, serta berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
