Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPRD Kota Pekalongan Rekomendasikan Strategi Perbaikan Kinerja Pemkot dalam LKPJ 2024
DPRD Kota Pekalongan Rekomendasikan Strategi Perbaikan Kinerja Pemkot dalam LKPJ 2024

DPRD Kota Pekalongan memberikan rekomendasi strategis atas LKPJ Wali Kota 2024, fokus pada transformasi sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

DPRD Gorontalo Utara Beri Rekomendasi Strategis untuk Pemda dalam LKPJ 2024
DPRD Gorontalo Utara Beri Rekomendasi Strategis untuk Pemda dalam LKPJ 2024

DPRD Gorontalo Utara memberikan rekomendasi penting kepada Pemda Gorontalo Utara pasca membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemprov Sulsel dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi
Pemprov Sulsel dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan KPK meningkatkan kerja sama untuk mencegah korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

Pemprov Sulsel Tindaklanjuti Temuan BPK RI: Perjanjian Kerja Sama Jadi Sorotan
Pemprov Sulsel Tindaklanjuti Temuan BPK RI: Perjanjian Kerja Sama Jadi Sorotan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar exit meeting menindaklanjuti hasil pemeriksaan interim BPK RI, dengan fokus pada perjanjian kerja sama OPD dan Pemprov dengan pihak ketiga, termasuk Bank Sulselbar.

Gubernur Sulut Tekankan Akurasi Revisi APBD 2025: Hindari Kesalahan dalam Perubahan Anggaran
Gubernur Sulut Tekankan Akurasi Revisi APBD 2025: Hindari Kesalahan dalam Perubahan Anggaran

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menekankan pentingnya akurasi dalam merevisi APBD 2025 pasca imbauan efisiensi, menghindari kesalahan dalam perubahan anggaran dan memastikan kepatuhan pada aturan.

Gubernur Sultra Baru Komitmen Lanjutkan Regulasi Data Desa Presisi
Gubernur Sultra Baru Komitmen Lanjutkan Regulasi Data Desa Presisi

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, berkomitmen melanjutkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi untuk pembangunan yang lebih akurat dan terarah.

Pemprov Sulsel Bentuk Desk Efisiensi Anggaran, Tindak Lanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Pemprov Sulsel Bentuk Desk Efisiensi Anggaran, Tindak Lanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Pemprov Sulsel membentuk desk efisiensi anggaran untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025, dengan fokus pada standar pelayanan minimal dan infrastruktur.

Pj Gubernur Sulsel Tegaskan Implementasi Inpres Efisiensi Anggaran
Pj Gubernur Sulsel Tegaskan Implementasi Inpres Efisiensi Anggaran

Penjabat Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, menekankan pentingnya Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, mengingat adanya pengurangan dana transfer ke daerah dari pemer