Pj Gubernur Sulsel Tegaskan Implementasi Inpres Efisiensi Anggaran
Penjabat Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, menekankan pentingnya Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, mengingat adanya pengurangan dana transfer ke daerah dari pemer
Makassar, 11 Februari 2024 - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, dengan tegas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk sepenuhnya menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda di Makassar, Selasa.
Kewajiban ASN dalam Menerapkan Efisiensi Anggaran
Fadjry Djufry menekankan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh pihak wajib menjalankan Inpres ini tanpa terkecuali. "Sebagai ASN wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus jalan, bagaimanapun keadaan fiskal anggaran kita. Karena kita ini ASN harus sami'na wa atho'na. Apapun itu kita harus mengikuti pimpinan," tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen dan kedisiplinan yang diharapkan dari seluruh ASN dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
Ia menjelaskan bahwa tahun ini, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pengurangan. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Sulsel, tetapi juga di seluruh Indonesia, termasuk Kementerian dan Lembaga (K/L).
Perencanaan yang Matang untuk Efisiensi Optimal
Mohammad Risbiyantoro, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, turut memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya perencanaan program dan kegiatan yang matang di tengah kondisi efisiensi anggaran. Perencanaan yang baik, menurutnya, akan memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. "Kalau kita rencanakan dengan baik, Insya Allah kita bisa menjalankan dengan baik. Memang ini menjadi tugas kita semua. Kita berharap, tujuan dari program kita semua bisa tercapai," jelasnya.
Risbiyantoro juga menyoroti pentingnya pengendalian risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal ini menjadi perhatian utama agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien tanpa mengorbankan kualitas.
Sinkronisasi Perencanaan untuk Masa Depan
Lebih lanjut, Risbiyantoro menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan anggaran. Ia berharap perencanaan yang telah disusun dapat berkesinambungan dan tetap relevan untuk pemerintahan selanjutnya. "Perencanaan penganggaran ini sangat penting. Diharapkan, perencanaan ke depan sudah sinkron dan sisa dijalankan pada pemerintahan yang baru. Kami berusaha untuk menjembatani ini agar penganggaran lebih efektif," ujarnya. Hal ini menunjukkan upaya BPKP Sulsel untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pemerintah.
Peserta Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, para bupati dan wali kota se-Sulsel, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, dan OPD terkait di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan memastikan keberhasilan program pemerintah.
Kesimpulan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menjadi fokus utama rapat koordinasi ini. Pj Gubernur Sulsel dan BPKP Sulsel menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengendalian risiko, dan sinkronisasi perencanaan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pemerintah di tengah pengurangan dana transfer ke daerah. Komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan Inpres ini.
