Presiden KSPI Said Iqbal mengindikasikan regulasi pembentukan Satgas PHK akan berupa Inpres, melibatkan pemerintah, pengusaha, pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan akademisi, untuk mengantisipasi PHK massal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, optimis Kopdes Merah Putih mampu memangkas rantai tengkulak dan rentenir, memberdayakan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh desa untuk memperkuat ekonomi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membantu perbaikan drainase dan ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa perumahan subsidi untuk meningkatkan kenyamanan warga.

Pemerintah Kota Serang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp60 miliar pada tahun 2025 melalui penghematan berbagai pos, termasuk perjalanan dinas dan rapat di luar kota, untuk dialihkan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Dinas Sosial Kulon Progo tengah melakukan validasi data keluarga kurang mampu untuk menyelaraskan data dengan DTSEN, memicu kekhawatiran akan dampak penghapusan DTKS terhadap penerima bantuan sosial.

Pemerintah akan segera menerbitkan aturan berupa Inpres atau Perpres untuk mengatur tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna menghindari tumpang tindih dan memastikan pendistribusian berjalan lancar.

DPRD Kulon Progo mendesak Pemkab segera mitigasi dampak penghapusan DTKS dan evaluasi program pengentasan kemiskinan, karena angka kemiskinan masih tinggi dan banyak warga kehilangan bantuan sosial.

Inspektorat Kota Serang menekankan pentingnya efisiensi anggaran secara bijak, mempertimbangkan relevansi kebijakan pusat dan menyesuaikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan finalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) segera dilakukan untuk menjadi acuan program pembangunan dan penyaluran bantuan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Diran, meyakini efisiensi anggaran pemerintah pusat sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tak akan mengurangi kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Tengah.

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan delapan mitra kerja membahas efisiensi anggaran tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan tenggat penyerahan data ke Kemenkeu pada 14 Februari 2025.

Pemkab Tulungagung pangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat untuk mengalokasikan dana tambahan Rp30 miliar guna meningkatkan infrastruktur daerah, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Anggota DPR RI Rina Sa'adah menilai Inpres 2/2025 tentang irigasi sebagai langkah serius Presiden Prabowo dalam mencapai swasembada pangan, mengingat kondisi irigasi yang memprihatinkan dan perlunya strategi terukur dalam pelaksanaannya.

Penjabat Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, menekankan pentingnya Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, mengingat adanya pengurangan dana transfer ke daerah dari pemer

Pemerintah Kabupaten Natuna mempertimbangkan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat rasionalisasi anggaran mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2024 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025, namun berupaya mempertahankan TPP jika.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunggu surat edaran dari Kemendagri terkait efisiensi APBD 2025, sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga Rp399,4 miliar untuk mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan rapat-rapat yang kini dilakukan secara hybrid.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk tidak takut terhadap efisiensi anggaran, dengan mencontoh para pendiri bangsa yang bekerja tanpa APBN.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya melakukan efisiensi anggaran Rp19 triliun sesuai Inpres 1/2025 tanpa mengurangi kualitas layanan kesehatan masyarakat, dengan melakukan reprioritisasi anggaran dan mendapat persetujuan Presiden.