Pemerintah Rumuskan Skema Pemenuhan Guru untuk Sekolah Rakyat
Pemerintah sedang merumuskan skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung program Sekolah Rakyat, ditargetkan mulai Juli 2025.
Jakarta, 15 Mei 2024 - Pemerintah tengah fokus merumuskan skema untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 dan bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Skema ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa skema yang dirumuskan akan memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi. Skema ini akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diterapkan secara resmi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Gagasan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi acuan dalam menentukan penerima manfaat program ini. Targetnya adalah menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang membutuhkan.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Sekolah Rakyat
Kementerian PANRB, bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tengah berkolaborasi untuk merumuskan skema yang tepat. Hal ini ditekankan oleh Menteri PANRB, yang memastikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan terpenuhi sesuai standar. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antar kementerian untuk mencapai tujuan bersama.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengawal skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru. Proses pengawalan ini menjamin terlaksananya program Sekolah Rakyat secara efektif dan efisien.
Meskipun skema telah dirumuskan, Menteri Sosial menekankan bahwa rencana tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum implementasi. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program Sekolah Rakyat.
Target Pelaksanaan dan Kesiapan Infrastruktur
Saat ini, terdapat 65 titik di berbagai daerah yang telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Target awal pelaksanaan program ini adalah bulan Juli 2025. Kesiapan infrastruktur dan dukungan lainnya menjadi faktor penentu dimulainya program di setiap lokasi.
Menteri Sosial optimis bahwa dengan skema yang telah disusun, kebutuhan guru untuk Sekolah Rakyat dapat terpenuhi sepenuhnya. Optimisme ini didasari oleh kolaborasi dan koordinasi yang solid antar kementerian terkait.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memberikan mereka kesempatan untuk mengakses pendidikan berkualitas dan setara.
Kesimpulan: Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat melalui perumusan skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang matang dan terkoordinasi. Target dimulainya program pada Juli 2025 menunjukkan urgensi dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
